perseorangan antara lain NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, golongan darah, status perkawinan, pekerjaan, alamat, dan tanda tangan.

Oleh karena itu, tindakan penyebarluasan KTP tanpa hak dapat dijerat sanksi pidana, denda, hingga sanksi administratif. Bagaimana bunyi pasalnya?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Jerat Hukum Menyebarluaskan KTP Orang Lain

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">
Pada dasarnya setiap penduduk (kepala keluarga) hanya bisa masuk atau terdaftar di satu KK saja, karena setiap penduduk hanya bisa memiliki satu NIK yang tercatat di satu KK. Jika tercatat di lebih dari satu KK, maka akan tercatat sebagai data ganda. 

Ada dua opsi pembuatan kartu keluarga poligami. Pertama, suami dapat memilih di mana dirinya dicatatkan sebagai kepala keluarga, di KK istri pertama atau istri kedua. Kedua, suami dapat mencatatkan kedua istrinya dalam satu KK yang sama. 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
</div>

Kartu Keluarga Poligami: Syarat Penerbitan dan Pencatatannya

Aturan yang menjadi dasar penetapan tarif penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (&ldquo;SKCK&rdquo;) adalah <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5ff2d1b28b9b1/node/lt5e55f2c0789be/peraturan-pemerintah-nomor-76-tahun-2020?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=pp_76_2020">PP 76/2020</a>. Dalam lampiran aturan tersebut ditetapkan tarif penerbitan SKCK sebesar Rp30 ribu. Namun, diatur juga bahwa tarif tersebut dapat ditetapkan sampai dengan Rp0,00 atau 0%. Bagaimana ketentuannya? Kemudian, apa saja syarat membuat SKCK yang harus dilengkapi serta prosedur apa yang wajib dijalani?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Syarat Membuat SKCK: Panduan Pembuatan, Biaya, hingga Prosedur

Salah satu syarat penerbitan kartu keluarga (KK) baru adalah adanya&nbsp;buku nikah/kutipan akta perkawinan. Akta perkawinan diperoleh dengan melakukan pencatatan perkawinan.

Namun berdasarkan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5e5734abeecd8">Permendagri 109/2019</a> yang diperkuat dengan pernyataan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, saat ini permohonan pembuatan KK dapat dilakukan tanpa surat nikah. Apa syaratnya?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Bisakah Membuat KK Tanpa Surat Nikah?

Jika terpidana narkotika tak mampu membayar denda hingga pengertian somasi dan cara membuatnya turut diulas Klinik Hukumonline.

Cara Menafsirkan Perjanjian Hingga KK untuk Pasangan Nikah Siri

Pasangan Nikah Siri Bisa Punya KK

Pada dasarnya, setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan ini penting sekali, sebab jika tidak dicatatkan, maka perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara dan menimbulkan konsekuensi hukum tertentu.

Meski terdapat konsekuensi hukum apabila perkawinan tidak dicatatkan atau dalam hal ini nikah siri, karena setiap penduduk wajib terdata di dalam kartu keluarga, Zudan Arif Fakrulloh selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri menerangkan, pasangan yang menikah siri dapat dimasukkan ke dalam 1 kartu keluarga.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Pasangan Nikah Siri Punya KK, Bisakah?

Setiap kelahiran wajib dilaporkan maksimal 60 hari sejak kelahiran. Jika kelahiran dilaporkan melampaui batas waktu tersebut, maka pencatatan dan penerbitan akta kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana setempat. Selain itu, terdapat pula denda administratif yang dikenakan.

Kemudian, apa sajakah syarat permohonan pembuatan akta kelahiran?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Terlambat Urus Akta Kelahiran? Begini Langkahnya

Langkah-langkah dalam mengajukan permohonan uji materi UU ke MK hingga bisakah pasangan yang tidak menikah memiliki kartu keluarga turut dibahas Klinik Hukumonline.

​​​​​​​Dari ‘Menggugat’ UU yang Baru Disahkan Hingga Polisi Menjebak Orang untuk Ditangkap

Beranda

Home

kartu-keluarga

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#kartu keluarga