Mengenal alat bukti langsung dan tidak langsung hingga prosedur hukum penggantian jenis kelamin juga turut dibahas Klinik Hukumonline.

Dari Cara Mendapatkan Akta Cerai Hingga Hak Waris Anak Zina

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">
Akta cerai dalam perceraian pemeluk agama Islam diberikan oleh panitera Pengadilan Agama atau Pengadilan Tinggi Agama kepada para pihak (masing-masing suami dan istri yang bercerai). 

Perceraian dianggap telah terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, menurut hemat kami sebaiknya Anda datangi bagian panitera Pengadilan Agama di mana sidang perceraian Anda dahulu diputus, untuk meminta akta perceraian tersebut. 

Apabila Anda merasa trauma dengan pengadilan agama, cara mendapatkan akta cerai yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan surat kuasa khusus pada seorang wakil untuk menanyakan mengenai akta cerai tersebut.
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</div>

Cara Mendapatkan Akta Cerai

Menjawab pertanyaan Anda, surat bukanlah akta. Pada dasarnya notaris memiliki kewenangan utama untuk membuat akta autentik atas permintaan penghadap atau para penghadap. Lantas, apa saja bentuk atau jenis-jenis akta notaris?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Jenis-Jenis Akta yang Dibuat oleh Notaris

Akta notaris terdiri dari akta yang dibuat oleh notaris dan akta yang dibuat di hadapan notaris. Pembuatan akta kuasa dapat dikategorikan sebagai akta yang dibuat di hadapan notaris.

Di sisi lain, surat/akta kuasa tetap dianggap sah, meskipun tidak ditandatangani oleh penerima kuasa. Patut diperhatikan bahwa pemberi kuasa sekaligus sebagai penghadap seharusnya ikut menandatangani akta tersebut, tidak hanya notaris. Dengan tidak adanya tanda tangan dari pemberi kuasa, maka surat tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.&nbsp;

Pembuatan Surat Kuasa di Hadapan Notaris

Pemalsuan dokumen yang Anda tanyakan kami asumsikan merupakan tindak pidana pemalsuan surat yang bisa dipidana penjara berdasarkan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-wvs/document/lt4c7b80e19969e?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=KUHP" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">KUHP</a> yang pada saat artikel ini diterbitkan masih berlaku dan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17797/rancangan-undang-undang-2022?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=RKUHP" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">RKUHP 2022 yang telah mendapatkan persetujuan bersama antara Presiden dan DPR</a>. Lantas, kasus pemalsuan dokumen pasal berapa?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Unsur-unsur dan Bentuk Pemalsuan Dokumen 

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">
Perubahan nama atau ganti nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Perubahan nama tersebut wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk. Pejabat Pencatatan Sipil selanjutnya akan membuatkan catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.&nbsp; 
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</div>

Prosedur dan Syarat Ganti Nama

Harta gono-gini adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, dan wajib dibagi sama rata antara suami istri, baik yang sifatnya piutang maupun utang. Menjawab pertanyaan yang diajukan, putusan pengadilan dapat langsung dijadikan dasar balik nama tanah tanpa harus melakukan pembuatan akta notaris atau Akta Jual Beli (AJB) terlebih dahulu.

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Ketentuan Balik Nama atas Tanah Harta Gono-Gini

Akta notaris adalah produk dari pejabat publik. Oleh karenanya, penilaian terhadap akta notaris harus dilakukan dengan asas praduga sah. Selain itu, menurut Penjelasan Umum <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19754/nprt/537/undangundang-nomor-30-tahun-2004">UU 30/2004</a>, akta notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan di hadapan persidangan pengadilan.

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Arti Asas Praduga Sah Pada Akta Notaris

Beranda

Home

akta

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#akta