Ini 8 RUU Provinsi yang Resmi Jadi Usul Inisiatif DPR
UU Pembentukan Provinsi sebelumnya tak lagi relevan dengan berbagai perkembangan yang ada. Melalui R...
Jerat Hukum Menyebarluaskan KTP Orang Lain
perseorangan antara lain NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, ...
DPR Ingatkan Penjabat Kepala Daerah Agar Tidak Rangkap Jabatan
Sudah terdapat aturan larangan rangkap jabatan dalam UU Pemerintahan Daerah. Tapi, Mendagri perlu me...
Potensi Disalahgunakan, SE Mendagri Nomor 821 Diminta Revisi
Karena membolehkan Penjabat (Pj) Kepala Daerah memutasi atau memberhentikan pejabat atau aparatur si...
Minimalisasi Pelanggaran, Mendagri Dorong APIP Utamakan Pencegahan
Upaya pencegahan itu dilakukan dengan tidak menoleransi terhadap pelanggaran yang terjadi. Namun, pe...
Imparsial: Pemerintah Terkesan Manfaatkan Kekosongan Hukum Pengisian Jabatan Kepala Daerah
Penunjukan perwira TNI aktif sebagai Penjabat (Pj) kepala daerah mengindikasikan pemerintah memanfaa...
3 Rekomendasi TII untuk Pemilihan Penjabat Kepala Daerah
Perlu Peraturan Pemerintah untuk mengatur mekanisme pemilihan dan penetapan penjabat kepala daerah. ...
MPR Minta Aturan Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Lebih Demokratis dan Transparan
Kemendagri bakal melibatkan ahli dan masyarakat sipil dalam menyusun aturan teknis yang demokratis, ...