Kemendagri Dorong Transformasi BUMD dengan Memperkuat Fungsi Hukum dan GCG
BUMD harus diberikan ruang untuk dikelola secara professional.
Hambat Kepastian Hukum Pelaku Usaha, 4 Strategi Kemendagri Atasi Tumpang Tindih Regulasi Daerah
Hampir 30 tahun pelaksanaan otonomi daerah, masih terdapat sejumlah persoalan mendasar yang perlu di...
Menata Benang Kusut Aturan Pusat dan Daerah demi Kepastian Hukum
Guna mengatasi disharmonisasi akibat banyaknya peraturan daerah yang tidak sejalan dengan pusat, Kem...
Kemendagri Panggil Bupati Purwakarta atas Kontroversi Lagu Ciptaannya
Itjen Kemendagri akan menyusun rekomendasi sanksi terhadap Bupati Purwakarta sebagai bahan pertimban...
Produk Hukum Daerah Harus Bermanfaat dan Diiringi Partisipasi Bermakna
Efektivitas Produk Hukum Daerah harus dinilai berdasarkan dampak nyata yang diberikan kepada masyara...
Kemendagri Benahi Aturan Pembentukan Produk Hukum Daerah
Kementerian Dalam Negeri ("Kemendagri") tengah mempercepat proses revisi Peraturan Menteri Dalam Neg...
Sinergi Hukumonline-Kemendagri, Jajaki Kerja Sama Strategis Publikasi Produk Hukum Daerah
Hukumonline ingin mendorong komunikasi yang lebih proaktif terkait berbagai regulasi daerah melalui ...
Hukumonline Jajaki Kerja Sama Strategis dengan Direktorat Produk Hukum Daerah Kemendagri
Penguatan internal, pembangunan komunikasi yang baik, serta sosialisasi peraturan daerah menjadi lan...














