Investor - Wisatawan Asing, Jangan Khawatir dengan KUHP Nasional
Karena pasal perzinaan dan kohabitasi menjadi delik aduan absolut. Sehingga hanya pihak yang berhak ...
Jejak Perubahan Pasal dalam Pembentukan KUHP Nasional
Perubahan terjadi seperti penghapusan, reformulasi, penambahan frasa maupun ayat, hingga reposisi. T...
Menilik Hasil Dialog Publik KUHP Nasional
Masukan masyarakat menjadi bahan dalam menyempurnakan materi yang berujung adanya penghapusan pasal,...
Partisipasi Publik dalam Pembentukan KUHP Nasional
Tak muncul tiba-tiba, proses pembentukan naskah KUHP Nasional telah melalui proses panjang sejak dim...
Kemenkumham Rancang Indeks Pembangunan HAM Indonesia
Sebagai pedoman kementerian/lembaga pemerintahan dalam mengimplementasikan HAM. Indeks Pembangunan H...
Pemerintah ‘Gencar’ Kembangkan Layanan Apostille
Kementerian Hukum dan HAM RI selaku competent authority telah melakukan koordinasi dengan seluruh ka...
Menkumham: Informasi Hukum Harus Cepat Disampaikan kepada Masyarakat
Agar informasi hukum seperti regulasi dan kebijakan yang diterbitkan dapat dengan cepat dipahami mas...
Begini Tanggapan DJKI Terkait Kasus 'Open Mic Indonesia'
DJKI menyebutkan permohonan merek Open Mic Indonesia dengan nomor permohonan J002013025009 diterima ...