BRAN Atur Penyelesaian Konflik hingga Redistribusi Tanah
Pemerintah tengah menyusun Rancangan Peraturan Presiden ("RPerpres") tentang Badan Reforma Agraria N...
Aturan Pelaksana RUU Reforma Agraria Wajib Siap dalam Setahun
Dewan Perwakilan Rakyat ("DPR") RI segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Reforma Agrari...
Usulan Perpanjangan HGU Regresif dalam RUU Reforma Agraria
Pakar tata kelola institusi dan kebijakan publik, Ahmad Alamsyah Saragih, mengusulkan sistem perpanj...
RUU Reforma Agraria Batasi Penguasaan dan Pemilikan Tanah secara Kumulatif
Rancangan Undang-Undang tentang Reforma Agraria ("RUU Reforma Agraria") akan membatasi penguasaan da...
Usulan Land Amnesty dalam RUU Reforma Agraria
Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ("DPR RI") mengusulkan pendekatan land amnesty ...
Pemerintah Evaluasi Regulasi Kewajiban FPKM 20 Persen
Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat ("DPR"), Muhammad Khozin, mengatakan parlemen bersama Keme...
Pembagian Wewenang Penerbitan KKPR, Kementerian ATR/BPN Revisi Permen 13/2021
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional ("ATR/BPN") tengah melakukan perubahan ...
Rencana Revisi Kebijakan Landreform, Kaji Ulang Aturan Tanah Absente
Pemerintah berencana merevisi kebijakan landreform yakni Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undan...














