DJKI Pangkas Perizinan LMK dan Integrasikan Data KIK
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ("DJKI") tengah menyusun Rancangan Peraturan Menteri Hukum ...
Pengelolaan Royalti Global Usulan Indonesia Masuk Agenda Internasional, Pakar Hukum Tekankan Sinergi
Usulan mekanisme distribusi dan besaran royalti diperlukan agar tercipta kepastian dan keseragaman h...
Kemenkum Apresiasi Aplikasi Pembayaran Royalti Milik LMKN, Bangun Sistem Pengelolaan Lebih Transparan
Melalui aplikasi ini, LMKN menerapkan sistem pembayaran royalti secara daring dan terpusat bagi sebe...
Masih Jadi Masalah, Musisi Soroti Performing Rights dalam Mekanisme Pembayaran Royalti Musik
Problem performing rights selama ini sering menimbulkan kebingungan karena mekanisme pembayaran roya...
Royalti Musik, Hak Cipta, dan PR Transparansi di LMKN
LMKN, meski telah memiliki dasar hukum tapi masih menghadapi persoalan transparansi, akuntabilitas, ...
Sengkarut Hukum dan Tata Kelola Royalti Musik di Indonesia
Minimnya pemahaman pelaku usaha, penyelenggara acara, maupun musisi terkait kewajiban royalti menunj...
DPR Targetkan Revisi UU Hak Cipta Rampung dalam 2 Bulan, Penyanyi-Pencipta Lagu Jadi Tim Perumus
Langkah cepat ini merupakan bentuk quick response dari pemerintah bersama DPR untuk menjawab keresah...
Siapa yang Berwenang Menarik Royalti Hak Cipta?
Pada dasarnya, Lembaga Manajemen Kolektif ("LMK") adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlab...














