Jerat hukum WNA yang kerja ilegal di Indonesia hingga bisakah dihukum bagi anak yang memprovokasi tindak pidana turut dibahas Klinik Hukumonline.

Besaran Nominal Mahar Hingga Perbedaan Legislative Review dan Judicial Review

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">
Hukum perkawinan bagi pemeluk agama Islam di Indonesia mengacu sekurang-kurangnya pada dua ketentuan, yaitu <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/undangundang-nomor-1-tahun-1974?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_Perkawinan" style="color:blue; text-decoration:underline">UU Perkawinan</a> dan Lampiran <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13200/instruksi-presiden-nomor-1-tahun-1991/document?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=KHI" style="color:blue; text-decoration:underline">KHI</a>.

Kedua sumber hukum tersebut tidak mengenal istilah &lsquo;lamaran&rsquo;. Namun demikian, dalam KHI dikenal istilah &lsquo;peminangan&rsquo; yang maknanya mendekati lamaran. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa nikah tanpa lamaran diperbolehkan, dan lamaran sendiri tidak wajib sifatnya dan tidak memengaruhi keabsahan perkawinan itu sendiri.

&nbsp;
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</div>

Menikah Tanpa Lamaran, Apakah Tetap Sah?

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Meskipun wajib diberikan, menyerahkan mahar pernikahan bukan merupakan rukun dalam perkawinan. Meski bukan merupakan rukun, adakah aturan besaran nominal mahar dalam Islam?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

Aturan Besaran Nominal Mahar Pernikahan dalam Islam

Tidak ada dasar hukum yang mengatur mengenai uang hantaran karena merupakan salah satu prosesi dalam adat yang tidak diatur dalam hukum positif, berbeda dengan mahar.&nbsp; 

Pemberian mahar merupakan suatu hal yang wajib bagi calon mempelai pria untuk memberikannya kepada calon mempelai wanita. Mahar tersebut harus langsung diberikan kepada calon mempelai wanita dan sejak saat itu menjadi hak pribadinya. Lantas bisakah minta pengembalian mahar karena gagal nikah? 

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Status Mahar Jika Gagal Nikah, Bisakah Diminta Lagi?

Hukumnya akad nikah tanpa ada wali hingga jika ada pungutan liar di lingkungan RT turut dibahas Klinik Hukumonline.

Dari Pasal Pencemaran Nama Baik hingga Utang Mahar yang Tak Kunjung Dilunasi

Ketentuan Pasal 30 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13200/instruksi-presiden-nomor-1-tahun-1991/appendices?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=KHI" style="color:blue; text-decoration:underline">KHI</a> menerangkan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita dengan jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.&nbsp;

Namun, meski wajib, mahar bukanlah rukun perkawinan dalam Islam. Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan.

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Hukum Mahar yang Masih Utang Jika Tidak Kunjung Dilunasi 

Sebelum membahas kedudukan mahar dalam pernikahan sebagai harta bersama, terlebih dahulu perlu dipahami apa itu mahar. Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Lalu, terkait apakah kedudukan mahar dalam pernikahan sebagai harta bersama, Pasal 32 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5dad1de8f0292?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=uu_19_2019">KHI</a> menegaskan bahwa mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.

Merujuk definisi tersebut, apakah mahar dapat dikategorikan sebagai harta bersama?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

Kedudukan Mahar dalam Pernikahan sebagai Harta Bersama, Tepatkah?

Dalam perkawinan Islam, mahar bersifat wajib meskipun bukan rukun perkawinan. Statusnya bisa menjadi utang yang harus dibayar. Persetujuan pasangan sangat penting.

Kaidah-Kaidah Hukum tentang Mahar Perkawinan

Beranda

Home

mahar

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#mahar