Jika istri meninggal, maka suami berhak atas separuh harta bersama sebagai bagian miliknya, sedangkan sisanya menjadi harta yang diwariskan kepada ahli waris istri. Sehingga, dalam hal istri sebagai pewaris meninggalkan anak, maka suami tidak dibenarkan menguasai 100% harta yang ditinggalkan oleh istrinya.

Menjawab hak waris istri kedua, jika di kemudian hari suami meninggal terlebih dahulu daripada istri kedua, maka harta yang sebelumnya telah diwariskan kepada suami atas kematian istri pertama akan dibagikan kepada para ahli waris sebagai harta warisan dari suami, termasuk kepada istri kedua. Namun, terdapat batasan jumlah warisan yang bisa didapatkan oleh istri kedua jika suaminya meninggalkan anak. Lalu, bagaimana dengan tanggung jawab suami terhadap utang istri kedua?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Hak Waris Istri Kedua Jika Suaminya Meninggal

Pasal 82 ayat (2) <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17803/undangundang-nomor-7-tahun-1989/document?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=uu_7_1989">UU 7/1989</a> menerangkan bahwa dalam sidang perdamaian (saat sidang pertama pemeriksaan gugatan cerai), suami istri harus datang secara pribadi, kecuali apabila salah satu pihak bertempat kediaman di luar negeri, dan tidak dapat datang menghadap secara pribadi dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu. 

Dengan kata lain, suami istri diharuskan untuk datang dalam persidangan cerai. Namun, ada sejumlah ketentuan lain yang dapat dijadikan acuan dalam masalah istri gugat cerai suami menolak hingga tidak hadir. Pada intinya, jika ketidakhadiran suami sebagai tergugat diikuti dengan ketidakhadiran kuasanya alias tidak datang pun tidak diwakilkan, berdasarkan Pasal 125 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27228/nprt/2/herzien-inlandsch-reglement-(h.i.r)-(s.-1941-44)-reglemen-indonesia-yang-diperbaharui-(r.i.b.)?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=hir">HIR</a> hakim dapat menjatuhkan putusan verstek. 

Jika putusan verstek dijatuhkan dan tergugat (suami) tidak melakukan verzet, putusan verstek dianggap berkekuatan hukum tetap dan akta cerai dapat diterbitkan.

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Istri Gugat Cerai Suami Menolak, Dapatkah Akta Cerai Terbit?

Apabila suami masih hidup maka sepatutnya yang diajukan pihak istri bukanlah cerai mati, melainkan adalah cerai gugat sebagaimana diatur dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17803/undangundang-nomor-7-tahun-1989">UU Peradilan Agama</a>.

Dalam hal pihak istri sudah menyatakan bahwa pihak suami sudah meninggal dunia dan kemudian menikah lagi, padahal si suami belum meninggal dunia, ada beberapa konsekuensi hukum yang dapat timbul. Apa saja? 

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Hukumnya Jika Istri Berbohong dan Mengaku Cerai Mati 

Secara singkat, orang tua tak berhak menyuruh cerai anaknya. Hal ini karena kendali rumah tangga berada pada suami istri, sehingga orang lain sekalipun orang tua atau mertua tak bisa mencampuri urusan rumah tangga anaknya. Lantas, apa yang dapat dilakukan oleh Anda jika mertua nekat menyuruh cerai?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Berhakkah Orang Tua Menyuruh Cerai Anaknya?

Salah satu prosedur awal yang harus ditempuh oleh pasangan yang hendak menikah secara Islam di Kantor Urusan Agama (&ldquo;KUA&rdquo;) adalah pendaftaran kehendak nikah.

Untuk dapat melakukan pendaftaran kehendak nikah, ada sejumlah syarat daftar nikah yang wajib dipenuhi calon pengantin, di antaranya, fotokopi kartu tanda penduduk (&ldquo;KTP&rdquo;) dan Kartu Keluarga (&ldquo;KK&rdquo;). Dokumen-dokumen tersebut akan menjadi dasar bagi Kepala KUA Kecamatan/Penghulu dalam melakukan pemeriksaan dokumen nikah dengan menghadirkan calon suami, calon istri, dan wali untuk memastikan ada atau tidak adanya halangan untuk menikah.

Lalu, jika data dalam KTP dan KK masih beragama selain Islam, bisakah seorang mualaf mendaftarkan kehendak nikah?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca dalam ulasan di bawah ini.

Syarat Daftar Nikah di Kantor Urusan Agama bagi Mualaf

Ketentuan Pasal 30 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13200/instruksi-presiden-nomor-1-tahun-1991/appendices?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=KHI" style="color:blue; text-decoration:underline">KHI</a> menerangkan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita dengan jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.&nbsp;

Namun, meski wajib, mahar bukanlah rukun perkawinan dalam Islam. Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan.

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Hukum Mahar yang Masih Utang Jika Tidak Kunjung Dilunasi 

Pada dasarnya dalam hukum Islam, warisan dibagi berdasarkan bagian masing-masing ahli waris yang sudah ditetapkan besarannya. Namun warisan dalam hukum waris Islam juga dapat dibagi berdasarkan wasiat.

Sehingga, pada dasarnya setiap ahli waris itu sudah ada bagiannya masing-masing. Dalam konteks pertanyaan Anda, pembagian warisan di antara A, B, C dan D tidak dapat dibagi sama rata karena harus tunduk pada pembagian sesuai dengan besaran yang ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam. Kecuali anak-anak tersebut berjenis kelamin sama sehingga bagiannya sama.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Cara Hitung Pembagian Harta Warisan Anak Menurut Hukum Islam

Menjawab pertanyaan Anda mengenai apa hukum menikahi sepupu sendiri, merujuk pada ketentuan dalam hukum nasional dan hukum Islam, menikahi sepupu hukumnya adalah boleh bagi yang beragama Islam, sebab sepupu bukanlah mahram.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Bolehkah Menikahi Sepupu Sendiri Menurut Hukum Islam?

Beranda

Home

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#khi