Tawaran Izin Tambang untuk Perguruan Tinggi Punya Dasar Konstitusional?
Lewat Putusan Nomor 77/PUU-XXII/2024 Mahkamah Konstitusi meletakkan pandangan konstitusionalitas pro...
DPR dan Pemerintah Rancang Aturan Seperti RUPTL untuk Migas
Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat Rrpublik Indonesia ("DPR RI") mendorong pemerintah menciptakan at...
ESDM Dorong Pengaturan Penyimpanan Karbon Lintas Negara
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ("ESDM") mendorong pentingnya pengaturan penyimpanan karb...
BPH Migas Segera Finalisasi Perubahan PP 48/2019
Proses revisi Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2019 tentang Besaran dan Penggunaan Iuran Badan Usah...
Peran Penting In-House Counsel Bantu Tingkatkan Target Produksi Migas
Mitigasi risiko yang dilakukan in-house counsel harus mengadopsi pendekatan "outside the box" agar t...
Revisi PP 48/2019, BPH Migas Dorong Penghilangan Iuran Transaksi BBM
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mendorong percepatan revisi Peraturan Pemerinta...
ESDM Segera Rampungkan Peraturan Menteri Penyimpanan Karbon
Penyusunan Peraturan Menteri ("Permen") Energi dan Sumber Daya Mineral ("ESDM") tentang ketentuan pe...
Revitalisasi Hukum Administrasi Pemerintahan untuk Penyederhanaan Perizinan Hulu Migas
Barangkali Satgas bentukan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan (dan penerusnya di pemerintahan baru)...














