Bank berwenang untuk melakukan pemblokiran atas suatu rekening simpanan nasabah berdasarkan suatu putusan atau penetapan pengadilan atau apabila terdapat ketentuan dalam perjanjian kredit yang memberikan hak kepada bank untuk melakukan pemblokiran dalam hal ada tunggakan kredit.

Tapi jika pemblokiran itu tidak disertai pemberitahuan atau somasi terlebih dahulu, upaya hukum apa yang dapat dilakukan nasabah?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Tak Bayar Utang Kredit, Bolehkah Bank Blokir Rekening Nasabah?

Pada dasarnya, bank wajib merahasiakan data nasabah penyimpan termasuk seperti nama lengkap dan nomor ponsel. Namun, bank diperbolehkan melakukan tukar menukar informasi data nasabah penyimpan antar bank. Dasar hukum apa yang membolehkannya dan bagaimana hukumnya jika ditinjau dari perspektif pelindungan data pribadi?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Bolehkah Transfer Data Nasabah Antar Bank? 

Perlindungan hukum bagi nasabah pada bank yang melakukan merger diatur dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/843/undangundang-nomor-7-tahun-1992/document?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_7_1992" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU Perbankan</a> dan perubahannya serta peraturan pelaksananya. Pada intinya, merger tidak boleh merugikan kepentingan nasabah.

Salah satu bentuk perlindungan bagi nasabah adalah dapat mengajukan keberatan terhadap merger dan mengakhiri perjanjian dengan bank. 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Perlindungan Nasabah dalam Merger Bank 

Mantan pegawai Bank Sultra berinisial AGK diduga telah menggelapkan dana nasabah dalam nominal Rp1,9 miliar.

Modus Ex Pegawai Bank Gelapkan Dana Nasabah dan Ancaman Pidananya

Nasabah harus memberikan informasi atas perbedaan transaksi langsung kepada operator dari bank tersebut agar pihak bank dapat segera mengecek pembukuan atas uang tunai yang tersedia dalam ATM tersebut. Perbedaan antara persediaan uang yang ada di ATM dan jumlah transaksinya dapat menjadi bukti bahwa bank tidak memiliki dana yang cukup di ATM.

Nasabah yang mengalami hal tersebut dapat melapor ke Badan Perlindungan Konsumen Nasional dan/atau menggugat pihak bank di Pengadilan Negeri atau melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Uang yang Keluar dari ATM Tak Sesuai dengan Bukti Penarikan

Untuk menentukan sah atau tidaknya pemotongan saldo karena salah memasukan PIN tersebut, perlu dilihat terlebih dahulu isi perjanjian yang telah disepakati nasabah dan bank saat melakukan pembukaan rekening. Dalam hal ini, Anda harus memeriksa apakah ada klausula yang menyatakan bahwa setiap kesalahan pemasukan kode PIN, bank berhak memotong saldo rekening nasabah atau menarik sejumlah biaya yang melekat pada produk bank (ATM) atau tidak.

Jika dalam perjanjian telah disepakati dan telah diinformasikan secara jelas, maka hal ini bukan merupakan pelanggaran hukum. Lain halnya jika tidak disepakati sebelumnya, maka perbuatan ini melanggar hukum dan oleh karenanya bank dapat dikenai sanksi berupa teguran tertulis.

Selain itu, perlu diperhatikan pula bunyi ketentuan dalam perjanjian, apakah termasuk klausula baku atau tidak. Sebab, pencantuman klausula yang demikian dinyatakan batal demi hukum.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Saldo Dipotong Karena Salah Memasukkan PIN, Bolehkah?

Bank sebagai pelaku usaha jasa keuangan wajib menjaga keamanan simpanan, dana, atau aset konsumen yang berada dalam tanggung jawabnya. Karenanya, bank tidak berwenang untuk mendebit dana dari rekening nasabah secara sepihak.

Namun di sisi lain, menyambung pertanyaan Anda di mana nasabah yang menerima kelebihan uang yang bukan merupakan haknya tersebut secara hukum berkewajiban untuk mengembalikan ke pihak bank.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Karena Terima Uang Lebih dari ATM, Bolehkah Bank Mendebit Rekening Nasabahnya?

Prinsip mengenal nasabah atau yang dikenal dengan sebutan Know Your Customer Principle merupakan pelaksanaan dari prinsip kehati-hatian.

Anda dapat merujuk prinsip ini dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/18001/node/lt5354c0d3bd15c/peraturan-bank-indonesia-no-3_10_pbi_2001-tahun-2001-penerapan-prinsip-mengenal-nasabah-(know-your-customer-principles)" style="color:blue; text-decoration:underline">Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles)</a> dan perubahannya. Prinsip ini penting diterapkan guna mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan.

Lalu, dokumen-dokumen nasabah apa saja yang diperlukan untuk melaksanakan Know Your Customer Principle?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Prinsip Know Your Customer Guna Penelusuran Transaksi Nasabah

Beranda

Home

nasabah-bank

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#nasabah bank