Dugaan Penyadapan Ilegal Pejabat Polri, DePA-RI: Penegakan Hukum Jangan Tebang Pilih
Evaluasi sistem pengawasan penyadapan diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Perhimpunan Advokat Merah Putih Indonesia Deklarasikan Pendirian Organisasi
Perhimpunan Advokat Merah Putih Indonesia menyampaikan komitmen untuk memperkuat integritas profesi ...
Pelantikan Pengurus DPP AAI Nasional Bersatu Tandai Babak Baru Penyatuan Organisasi
Kepengurusan periode 20262031 menargetkan penguatan kelembagaan, perluasan kerja sama pendidikan adv...
Cegah Konflik Kepentingan, AAI Nasional Bersatu Dorong Pembentukan Lembaga Independen Perampasan Aset
Penelusuran dan pengelolaan aset membutuhkan lembaga yang memiliki keahlian khusus lintas bidang kei...
Fenomena Trial by Social Media, DePA-RI: Hakim Berwenang Mengadili, Bukan Netizen
Pernyataan yang menyebut persidangan di MK ilegal dan Ketua MK Suhartoyo Ilegal seharusnya tidak kel...
PPA yang Terabaikan: Ketika Organisasi Advokat Abai terhadap Masa Depan Profesi
Jika officium nobile hendak tetap memiliki makna, Organisasi Advokat tidak boleh terus mengabaikan f...
DePA-RI Sodorkan 4 Rekomendasi untuk RUU Perampasan Aset: Tak Perlu Tunggu Putusan Inkrah
Dari mekanisme perampasan aset tanpa menunggu putusan berkekuatan hukum tetap, hingga tidak boleh ad...
PERADI Luncurkan Identitas Baru, Logo Ambigram Maknai Konsistensi Penegakan Hukum
Logo baru tersebut menggunakan konsep ambigram. Tulisan PERADI pada elemen logo dapat dibaca dari du...














