<p>Pada dasarnya pembebasan bersyarat merupakan bagian dari fungsi lembaga pemasyarakatan yang merupakan salah satu dari bagian sistem peradilan pidana di Indonesia. Namun, apakah narapidana narkoba juga memiliki hak atas pembebasan bersyarat seperti narapidana tindak pidana lainnya?</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</p>


Syarat Pembebasan Bersyarat Kasus Narkoba 

Pembebasan bersyarat merupakan bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga masa pidana tersebut tidak kurang dari sembilan bulan.

Tata Cara Pembebasan Bersyarat Narapidana Korupsi

Satu persatu napi koruptor mendapat pembebasan bersyarat karena tak ada Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 lagi. Ini sekaligus penanda semakin pudarnya harapan akan masa depan pemberantasan korupsi.

Pembebasan Bersyarat Napi Korupsi: Pudarnya Harapan Pemberantasan Korupsi

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">Pembebasan bersyarat adalah bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut paling sedikit 9 bulan. Lantas bagaimana cara menghitung pembebasan bersyarat bagi narapidana?</p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</p>


Cara Menghitung Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">Pembebasan bersyarat adalah bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 bulan. Pembebasan bersyarat ini dapat diberikan kepada Narapidana sepanjang memenuhi syarat dan prosedur yang ditetapkan oleh&nbsp;peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca dalam ulasan di bawah ini.</p>


Syarat Pembebasan Bersyarat dan Cara Mengurusnya

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Kami luruskan bahwa peraturan yang yang Anda maksud bukan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2009 melainkan <a href="file:///C:/Users/Sovie/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/UTV4M3T6/(" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakat</a> (&ldquo;PP 99/2012&rdquo;) yang mengubah <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13297/nprt/2/peraturan-pemerintah-nomor-32-tahun-1999" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan</a>.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Sampai saat ini PP 99/2012 masih berlaku. Ketentuan pemberian remisi pada narapidana narkotika yang diatur dalam PP 99/2012 secara eksplisit hanya diatur untuk <strong>narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.</strong></div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Syarat Pemberian Remisi untuk Narapidana Narkotika

<td style="background-color:#ccc0d9; width:6.65in">
<div style="text-align:justify">�</div>
<div style="text-align:justify"><strong>Asimilasi</strong> adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak dalam kehidupan masyarakat. Pada dasarnya semua Narapidana dapat diberikan asimilasi, <u>kecuali</u> bagi narapidana yang terancam jiwanya atau yang sedang menjalani pidana penjara seumur hidup.</div>
<div style="text-align:justify">�</div>
<div style="text-align:justify">Mengenai Pasal 374 yang Anda tanyakan, kami asumsikan adalah Pasal 374 <a href="http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/nprt/38/wetboek-van-strafrecht-%28wvs%29-kitab-undang-undang-hukum-pidana-%28kuhp%29" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Kitab Undang-Undang Hukum Pidana</a> (�KUHP�)<strong> </strong>yang berbunyi:</div>
<div style="text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0.5in; margin-right:0in; text-align:justify"><em>Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, <strong>diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun</strong></em><strong>.</strong></div>
<div style="text-align:justify">�</div>
<div style="text-align:justify">Hukuman pidana maksimal dalam ketentuan pasal tersebut adalah paling lama lima tahun, sehingga Narapidana yang melakukan tindak pidana tersebut dapat diberikan asimilasi selama ia memenuhi persyaratan: berkelakuan baik yang dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir; aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana, serta melampirkan dokumen-dokumen persyaratan yang diperlukan.</div>
<div style="text-align:justify">�</div>
<div style="text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.</div>
<div style="text-align:justify">�</div>
</td>

Syarat Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana

<td style="background-color:#ccc0d9; width:6.65in">
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Secara umum alasan pembebasan tahanan itu ada 4 (empat):</div>
<ol style="list-style-type:lower-alpha">
<li style="text-align:justify">
<div>Pengeluaran tahanan karena penangguhan penahanan.</div>
</li>
<li style="text-align:justify">
<div>Karena tidak diperlukan lagi penahanan.</div>
</li>
<li style="text-align:justify">
<div>Apabila hukuman telah sesuai dengan masa tahanan yang dijalani.</div>
</li>
</ol>
<div style="margin-left:40px; margin-right:0in; text-align:justify">Kepala Rumah Tahanan (�Rutan�) berwenang dan bertugas untuk <strong>mengeluarkan seorang tahanan dari Rutan apabila putusan pemidanaan yang dijatuhkan pengadilan terhadap tahanan telah mempunyai kekuatan hukum tetap</strong>, sedangkan hukuman pemidanaan yang dijatuhkan pengadilan sama lamanya dengan masa tahanan yang dijalani.</div>
<ol start="4" style="list-style-type:lower-alpha">
<li style="text-align:justify">
<div><strong>Pembebasan tahanan demi hukum</strong>.</div>
</li>
</ol>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�Pembebasan tahanan demi hukum� dan �pembebasan tahanan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang telah sesuai dengan masa tahanannya� merupakan dua alasan pembebasan tahanan yang berbeda dan terpisah satu sama lain.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><strong>Perbedaan</strong>: <u>pembebasan tahanan demi hukum</u> itu apabila masa tahanan telah habis tetapi tidak ada surat perpanjangan penahanan, meskipun sepuluh hari sebelumnya Rutan telah memberitahukan kepada instansi yang menahan dan ternyata tidak juga diperpanjang masa penahanannya. Sedangkan <u>pembebasan tahanan karena putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap</u> adalah pembebasan tahanan karena putusan pidananya telah bersesuaian dengan masa tahanan yang dijalani terpidana. Perbedaan antara keduanya adalah terletak pada tingkat proses pemeriksaan. Pada pembebasan tahanan demi hukum, tingkat pemeriksaan masih dalam tahap proses penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan pengadilan. Sedangkan pembebasan berdasarkan masa tahanan sesuai dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, tahap proses pemeriksaan sudah selesai. <strong>Persamaan</strong>:<strong> </strong>sifat yuridisnya sama-sama berdasar hukum atau demi hukum.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
</td>

Arti “Pembebasan Tahanan Demi Hukum”

Beranda

Home

pembebasan-bersyarat

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#pembebasan bersyarat