Juanda Pangaribuan saat Diskusi Hukumonline 2022 bertema 'Tata Cara Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sesuai dengan Peraturan di Indonesia', Selasa (06/12/2022). Foto: ADY 

Salah satunya pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan alasan permohonan PHK pekerja/buruh ditolak pengadilan hingga pekerja tidak melakukan pekerjaan selama 6 bulan akibat ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana. 

Advokat Ini Beberkan 5 Alasan PHK Tanpa Pesangon

Pelatihan ini bertujuan untuk mengedukasi terkait pelaksanaan PHK dan penyelesaian perselisihan yang terjadi.

Memahami Praktik yang Baik dalam Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penyelesaian masalah berkaitan dengan kontrak yang tunduk pada hukum negara lain dengan hukum Indonesia dimungkinkan dalam hal:</div>

<ol>
	<li>
	<div>penandatanganan perjanjian dilakukan di Indonesia;</div>
	</li>
	<li>
	<div>perjanjian dibuat dalam bahasa indonesia;</div>
	</li>
	<li>
	<div>para pihak/salah satu pihak berbadan hukum Indonesia;</div>
	</li>
	<li>
	<div>pilihan hukum dan pilihan forum tidak dicantumkan secara tegas di dalam perjanjian.</div>
	</li>
</ol>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Namun dalam hal pilihan hukum dan pilihan forum disepakati secara tegas dalam kontrak, maka berlakulah asas <em>pacta sunt servanda, </em>sesuai Pasal 1338 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/burgerlijk-wetboek" style="color:blue; text-decoration:underline">Kitab Undang-Undang Hukum Perdata</a>. Artinya, perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Masalah Pilihan Hukum dalam Penyelesaian Perselisihan Kontrak

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Dalam hal seorang pekerja meninggal dunia, maka hak-hak yang sepatutnya diterima oleh pekerja harus diberikan oleh pengusaha kepada ahli waris pekerja. Apabila terdapat perselisihan hubungan industrial, ahli waris pekerja dapat mengajukan gugatan ke pengadilan hubungan industrial, berdasarkan ketentuan Pasal 834 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/nprt/686/burgerlijk-wetboek-kitab-undang-undang-hukum-perdata" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Kitab Undang-Undang Hukum Perdata</a>.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div>Penjelasan selengkapnya dapat diakses pada link di bawah ini.</div>


Kedudukan Ahli Waris Karyawan dalam Perselisihan Hubungan Industrial  

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Pemberhentian kerja seorang pekerja bagi yayasan asing dapat dikategorikan sebagai perselisihan hak dan/atau perselisihan pemutusan hubungan kerja. Pekerja yang dirugikan atas tindakan yayasan tersebut dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial dengan mengacu pada hukum tempat kontrak tersebut dilaksanakan <em>(lex loci solutionis</em>), yaitu di Indonesia. Hal ini sekalipun di dalam kontrak terdapat klausul yang menyatakan bahwa pelaksanaan kontrak tunduk pada hukum negara asal yayasan asing tersebut.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div><span style="color:black">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</span></div>


Penyelesaian Perselisihan PHK bagi Pekerja Yayasan Asing

Para peserta pelatihan hukumonline berpose bersama. Foto: PROJECT

Jika perselisihan itu dibiarkan berlarut perusahaan akan rugi.

Perusahaan Harus Aktif Menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial

Ilustrasi perselisihan kepentingan dalam industri pertambangan. Ilustrator: BAS

Pemenuhan hak normatif buruh yang bekerja di industri pertambangan biasanya sudah lebih baik daripada ketentuan.

Perselisihan Kepentingan Dominasi Masalah Ketenagakerjaan di Industri Pertambangan

Jika Upah Minimum Hanya Diberlakukan kepada Pekerja Tertentu

Beranda

Home

perselisihan

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#perselisihan