Sebenarnya, Anda tidak salah menuntut perusahaan untuk mencairkan uang pisah sebagai hak karena Anda telah resign atau mengundurkan diri atas kemauan sendiri. Selain itu, Anda juga berhak mendapatkan uang penggantian hak.

Namun karena uang pisah telah dimasukkan dalam bentuk asuransi, hendaknya Anda harus mempelajari betul klausula-klausula yang tercantum dalam polis asuransi.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Klaim Uang Pisah yang Diasuransikan Perusahaan

Karena Anda tidak menyebutkan secara spesifik pasal yang dimaksud, kami mengasumsikan Anda menanyakan bunyi Pasal 94 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/node/10/uu-no-13-tahun-2003-ketenagakerjaan">Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan</a> (&ldquo;UU Ketenagakerjaan&rdquo;) yang telah diubah dengan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e/undang-undang-nomor-11-tahun-2020?r=6&amp;q=uu%20cipTA%20KERJA&amp;rs=1847&amp;re=2020">Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</a>. Frasa &ldquo;dalam hal&rdquo; pada pasal tersebut menunjukkan hitungan persentase minimal upah pokok berdasarkan komponen upahnya. Sehingga, secara hukum ketentuan ini wajib ditaati.

Namun sayangnya, tidak diatur sanksi jika ketentuan tersebut tidak dilaksanakan. Meski demikian, jika ketentuan besarnya upah pokok paling sedikit 75% tidak dipenuhi, hal ini akan berdampak pada perhitungan dalam rumus penentuan uang pesangon, tunjangan hari raya (THR), dan lain-lain.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Persentase Upah Pokok Kurang dari 75%, Ini Akibat Hukumnya

Upah minimum adalah upah bulanan terendah berupa upah tanpa tunjangan atau upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman. Upah minimum terdiri dari Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). 
 
Jika dalam suatu daerah telah diatur besar UMP dan UMK, maka yang berlaku adalah UMK. Sehingga, yang dijadikan acuan untuk menentukan upah karyawan di daerah tersebut adalah UMK.&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Mana yang Jadi Acuan, UMP atau UMK?

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. Foto: RES

Sebelum menjadi ASN, pegawai KPK adalah pegawai Komisi. Sementara di pemerintahan ada tiga jenis pegawai lain mulai dari ASN (PNS dan PPPK) hingga PPNPN.

Menelusuri Beragam Jenis Pegawai di Pemerintahan

Bisariyadi. Foto: Istimewa

Dengan membaca secara saksama pertimbangan para hakim dalam concurring opinion lebih terasa sebagai dissenting.

Analisis Isi Concurring Opinion Putusan MK soal TWK

Dalam suatu perjanjian kerja tertulis antara pengusaha dengan karyawan, sekurang-kurangnya memuat salah satunya jabatan atau jenis pekerjaandantempat pekerjaan. Artinya, sejak semula dibuatnya perjanjian kerja, telah disepakati bahwa karyawan akan dipekerjakan di suatu jabatan atau pada suatu jenis pekerjaan tertentu, bahkan telah ditentukan tempat kerjanya yang mencakup lokasi penempatan pekerjaannya.

Tapi, bagaimana jika terjadi kondisi seperti yang Anda tanyakan, di mana pengusaha tiba-tiba melakukan rotasi atau mutasi karyawan dari suatu jabatan ke jabatan lain, sedangkan dalam peraturan perusahaan maupun perjanjian kerja tidak diatur. Bolehkah demikian? Bagaimana jika si karyawan menolak mutasi tersebut?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Bolehkah Pengusaha Merotasi Karyawan Secara Sepihak?

Petugas menyemprotkan cairan disinfektan di Gedung KPK di Jakarta, Jumat (25/6/2021).

Puluhan Pegawai Positif Covid-19, KPK Terapkan Pembatasan Kerja

Massa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia (SI) melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Kuningan Persada, Jakarta, Rabu (16/6).

Tolak Pelemahan KPK dari Aliansi BEM Seluruh Indonesia

Beranda

Home

pegawai

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#pegawai