Brigjen Pol Endar Priantoro. Foto: RES

Pengembalian pegawai ke instansi asal setelah terbukti secara sah melakukan pelanggaran disiplin berat. Sebaliknya tanpa ada pelanggaran disiplin berat, patut diduga pencopotan tersebut terdapat motif lain.

Pencopotan Endar Priantoro Bertentangan dengan Peraturan Kepegawaian KPK

Ketua KPK Firli Bahuri dalam keterangan pers penetapan tersangka dan penahanan RAT di Gedung KPK, Senin (3/4/2023). Foto: RES

Penyidik menemukan adanya aliran uang gratifikasi yang diterima RAT sebebesar AS$90 ribu yang penerimaannya ditengaarai melalui PT AME, perusahaan miliknya.

Berstatus Tersangka, KPK Tahan Rafael Alun Trisambodo

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Almas Sjafrina. Foto: CR-27

Kemenkeu salah satu kementerian yang memiliki remunerasi pegawai yang tinggi. Tapi tingginya remunerasi ternyata tidak menjamin minimalisir risiko korupsi. Karenanya Kemenkeu harus memperkuat sistem pencegahan korupsi secara internal. 

Imbas Kasus Rafael: Urgensi Bersih-Bersih Internal Kemenkeu 

Ketua MPR Bambang Soesatyo.Foto: Istimewa

Bila ditelusuri secara mendalam bakal ditemukan banyak transaksi mencurigkan. PPATK menjadi keharusan membongkar transaksi tersebut dengan menyodorkan data ke aparat penegak hukum seperti KPK, agar tak lagi ada pegawai pajak yang melakukan penyelewenangan.

Mengendus Transaksi Mencurigakan di Lingkungan DJP Kemenkeu

Anggota Dewas KPK Prof Harjono dalam Internalisasi Kode Etik KPK untuk Pegawai di Auditorium Randi Yusuf, Gedung ACLC KPK, Rabu (1/3/2023).  Foto: Istimewa

Kode etik dan kode perilaku inilah yang bisa mengontrol insan komisi agar memiliki batasan dan bergerak sesuai dengan tugas dan kewajibannya.

Dewas Warning Insan KPK Taati Kode Etik dan Perilaku

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron. Foto: RES

KPK telah meminta klarifikasi Rafael mengklarifikasi seluruh aset kekayannya dalam LHKPN dengan fakta di lapangan, hasilnya sudah disodorkan ke Inspektorat Kemenkeu untuk ditindaklanjuti. Kemenkeu terus berupaya menjaga integritas seluruh pegawainya.

Ulah Anak Pegawai Pajak Berujung Pencopotan dan Pemeriksaan LHKPN

Istilah UMR atau Upah Minimum Regional tidak lagi digunakan dan berganti istilah menjadi UMP (Upah Minimum Provinsi) untuk tingkat I (provinsi) dan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) untuk tingkat II (kabupaten/kota). UMP merupakan standar minimum upah bagi pekerja yang berlaku di suatu provinsi yang penetapannya wajib ditetapkan oleh gubernur. Sedangkan UMK merupakan standar minimum upah bagi pekerja yang berlaku di setiap kabupaten/kota yang pengajuannya dilakukan oleh bupati/walikota untuk ditetapkan oleh gubernur.

Jika dalam suatu daerah telah diatur besar UMK, maka&nbsp;yang berlaku adalah UMK. Mengapa demikian?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Mana yang Jadi Acuan, UMP atau UMK?

Sebenarnya, Anda tidak salah menuntut perusahaan untuk mencairkan uang pisah sebagai hak karena Anda telah resign atau mengundurkan diri atas kemauan sendiri. Selain itu, Anda juga berhak mendapatkan uang penggantian hak.

Namun karena uang pisah telah dimasukkan dalam bentuk asuransi, hendaknya Anda harus mempelajari betul klausula-klausula yang tercantum dalam polis asuransi.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Klaim Uang Pisah yang Diasuransikan Perusahaan

Beranda

Home

pegawai

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#pegawai