Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021, merusak barang milik perusahaan termasuk pelanggaran yang bersifat mendesak. Pintu masuk PHK yang dibenarkan peraturan perundang-undangan.

Perusakan Aset Perusahaan Sebagai Tindak Pidana dan Alasan PHK

Foto: DJKN Kemenkeu

Kedua aset tersebut merupakan harta kekayaan lain dari Obligor Trijono Gondokusumo yang disita dalam rangka penyelesaian kewajiban pemegang saham terhadap negara yang hingga saat ini belum dipenuhi.

Satgas BLBI Sita Aset Obligor PT Bank Putra Surya Perkasa

Ilustrasi 

Meski transaksi kripto berkembang dengan cepat, sayangkan tidak beriringan literasi yang mumpuni pengetahuan masyarakat seputar aset kripto.

Pentingnya Perlindungan Hukum dan Literasi Seputar Aset Kripto

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri. Foto: RES

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa jenis, pola, dan pelaku korupsi beradaptasi dengan perkembangan sosial, politik, dan ekonomi. Semakin tinggi pendapatan suatu negara, semakin banyak korupsi dan pencucian uang yang akan beradaptasi. 

Tantangan Pemulihan Aset Hasil Pencucian Uang Hasil Korupsi

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata. Foto: MJR

KPK terus berkomitmen bahwa penegakkan hukum tindak pidana korupsi untuk memberikan efek jera, yakni dengan tindak hanya memenjarakan badan kepada pelaku, namun juga melakukan asset recovery melalui pidana tambahan uang pengganti secara optimal. 

KPK Catat Pengumpulan Asset Recovery Sebesar Rp313,7 Miliar Semester I

Perbedaan utama antara unsur menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan antara Pasal 3 dan Pasal 4 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ce0f32e34bd9/undangundang-nomor-8-tahun-2010/document?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=uu_8_2010" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU TPPU</a> adalah terletak pada sikap batin dan tujuan yang hendak dicapai yakni.

Dalam Pasal 3 UU TPPU, menunjukkan adanya mens rea untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatan. Sedangkan dalam Pasal 4 UU TPPU unsur menyembunyikan atau menyamarkan mengarah pada keikutsertaan atau keterlibatan pihak lain sebagai pihak untuk memfasilitasi terwujudnya perbuatan (actus reus) pencucian uang.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Beda Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU tentang Asal Usul Harta Kekayaan

Ilustrasi penelusuran aset tindak pidana. Sumber: pexels.com

Penelusuran aset berawal pada orientasi pajak.

Beragam Teknik Menelusuri Aset Tindak Pidana

Tak diatur cara pihak ketiga mengelak saat harta kekayaan tiba-tiba ikut disita untuk keperluan pemeriksaan dan pembuktian perkara pidana. Pilihan terbatas pada tahap penyidikan hingga persidangan bisa dimanfaatkan, namun tak menjanjikan.

Mencari Keadilan atas Harta Pihak Ketiga yang Disita dalam Perkara Pidana

Beranda

Home

aset

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#aset