Menyoal Wewenang Pemerintah Pusat Terbitkan Izin Usaha Pertambangan
Izin usaha pertambangan menjadi wewenang pemerintah pusat atau provinsi. Dua pemohon lain, meminta M...
Sengkarut Legislasi Mineral dan Batubara
Karut-marut legislasi pertambangan mineral dan batubara ini menjadi potret betapa pembentukan peratu...
Pelaku Usaha Punya Waktu 2 Tahun Ubah Perizinan Minerba dari Daerah Ke Pusat
Dengan berlakunya UU Nomor 3 Tahun 2020, pemerintah daerah tidak lagi memiliki kewenangan urusan pem...
ESDM Sebut UU Minerba Perubahan Jamin Ketahanan Cadangan Minerba
Untuk memicu kegiatan ekplorasi dan menyiapkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), Pemerintah te...
Memahami Penerapan UU Minerba Terbaru Secara Tepat bagi Pelaku Usaha
Pemahaman lebih ditujukan dari segi hukum dan bisnis bagi para pelaku usaha untuk dapat mengimplemen...
Telah Disahkan DPR, Sejumlah Ketentuan UU Minerba Masih Menuai Polemik
Pushep menilai UU Minerba perubahan bukan hanya bisa diuji secara materiil tapi juga layak untuk diu...
Usulan Relaksasi Royalti Batubara Dinilai Tidak Tepat
Bertentangan dengan prinsip filosofis dan hukum royalti yang dikenakan atas berpindahnya kepemilikan...














