<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">
<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">Sebagai contoh, dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6295fea7ded24/peraturan-gubernur-dki-jakarta-nomor-22-tahun-2022?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=pergub_dki_22_2022" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Pergub DKI Jakarta 22/2022</a> pada dasarnya, pengurus RT dilarang melakukan tindakan tercela atau tidak terpuji yang menyebabkan hilangnya kepercayaan warga terhadap kepemimpinan pengurus RT.</p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">Diskriminasi dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh ketua RT merupakan tindakan tercela dan tidak terpuji. Akibatnya, ketua RT yang bersangkutan dapat diberhentikan dari jabatannya.</p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">Lantas, apakah ketua RT dapat dilaporkan secara pidana jika melakukan diskriminasi terhadap warganya?</p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.</p>
</div>


Ketua RT Diskriminasi Warga, Ini Jerat Hukumnya

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Untuk menentukan suatu kejahatan genosida perlu diperhatikan dua hal, yaitu <em>Actus Reus</em> (tindakan jahat) dan <em>Mens Rea</em> (niat jahat). Dalam hal ini, tindakan pembunuhan dan pemerkosaan yang dilakukan terhadap etnis Rohingya memang memenuhi unsur <em>Actus Reus </em>(tindakan jahat) sebagaimana yang tercantum dalam <strong><a href="https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume%2078/volume-78-i-1021-english.pdf" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Konvensi Genosida</a></strong><strong> </strong>dan <strong><a href="https://legal.un.org/icc/statute/99_corr/cstatute.htm" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Statuta Roma</a></strong>.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Namun dalam menentukan <em>Mens Rea</em> dalam kasus tersebut bukanlah hal yang mudah dan memerlukan kajian yang lebih dalam. Meski demikian, tim pencari fakta PBB menyimpulkan bahwa terdapat informasi yang cukup untuk memulai penyidikan dan penuntutan pejabat senior militer Myanmar atas kejahatan genosida.</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</p>


Kejahatan Genosida dalam Konteks Hukum Internasional

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha, termasuk pembedaan dalam ras, suku, warna kulit, dan sebagainya. Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Jika ada perusahaan yang memperlakukan pekerjanya secara diskriminatif, maka masalah itu dapat diselesaikan dengan melalui Pengadilan Hubungan Industrial. Selain itu, diskriminasi atas dasar ras (ciri fisik) juga dapat dijerat dengan sanksi pidana.</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>


Langkah Hukum Jika Karyawan <i>Outsourcing</i> Diperlakukan Diskriminatif

<td style="background-color:#cc99ff; width:467.5pt">
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�Tanpa hak� maksudnya tidak memiliki alas hukum yang sah untuk melakukan perbuatan yang dimaksud. Alas hak dapat lahir dari peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau alas hukum yang lain. �Tanpa hak� juga mengandung makna menyalahgunakan atau melampaui wewenang yang diberikan.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Perbuatan yang dilarang dalam Pasal 28 ayat (2) <a href="http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/uu-no-11-tahun-2008-informasi-dan-transaksi-elektronik" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</a> (�UU ITE�) sebagaimana yang telah diubah oleh <a href="http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt584a7363785c8/nprt/57/undang-undang-nomor-19-tahun-2016" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</a><strong> </strong>ialah dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Contoh penerapannya adalah apabila seseorang menuliskan status dalam jejaring sosial informasi yang berisi provokasi terhadap suku/agama tertentu dengan maksud menghasut masyarakat untuk membenci atau melakukan anarki terhadap kelompok tertentu, maka Pasal 28 ayat (2) UU ITE ini secara langsung dapat dipergunakan oleh Aparat penegak Hukum (�APH�) untuk menjerat pelaku yang menuliskan status tersebut.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Efektifkah pasal ini? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
</td>

Pasal untuk Menjerat Penyebar Kebencian SARA di Jejaring Sosial 

Kantor Komnas HAM di Jakarta. Foto: RES

Sebagai acuan untuk menilai suatu perkara apakah tergolong diskriminasi ras dan etnis atau bukan. Bakal diterbitkan dalam bentuk Peraturan Komnas HAM.

Komnas HAM Luncurkan Draft Aturan Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

<td style="background-color:#ccc0d9; width:6.65in">
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Sepanjang penelusuran kami, dalam <a href="http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/nprt/38/wetboek-van-strafrecht-(wvs)-kitab-undang-undang-hukum-pidana-(kuhp)" style="color:blue; text-decoration:underline"><span style="color:blue">Kitab Undang-Undang Hukum Pidana</span></a> (�KUHP�) tidak diatur secara eksplisit tentang sanksi pidana bagi orang yang berpuisi. Mencipta dan membaca puisi tidak bersifat melawan hukum. Perlu pembuktian lebih lanjut bagaimana pembacaan puisi yang mengandung �sindiran� terhadap suatu golongan atau agama tersebut dilakukan.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Tetapi, apabila penegak hukum menilai konten atau materi puisi mengandung penghinaan atau ungkapan kebencian terutama terhadap simbol negara atau agama, maka pelakunya bisa diproses hukum.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Tindakan pernyataan perasaan kebencian atau penghinaan terhadap sesuatu atau beberapa golongan penduduk (termasuk agama) di Indonesia dan tindakan penodaan terhadap suatu agama merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 156 dan Pasal 156a KUHP.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
</td>

Dapatkah Dipidana Jika Berpuisi yang “Menyindir” Golongan Tertentu?

Tindakan-tindakan yang Termasuk Kejahatan terhadap Kemanusiaan

Dari Kiri ke Kanan: Sekretaris Eksekutif Konferensi  Wali Gereja Indonesia Romo Edy Purwanto, Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (matakin) Uung Sendana, Ketua Bidang Dikbud Parisada Hindu Dharma Nyoman Udayana Sangging,Sekjen Perwakilan Gereja2 Indonesia (PWI) Pendeta Gomar Gultom,  Ketua Presidium Inter Religion Council (IRC) Din Syamsuddin,  Ketua bidang kerukunan antar umat beragama MUI Yusnar Yusuf, Sekjen MUI dan Ketua bidang ekonomi muhammadiyah Dr. anwar Abbas, Perwakilan Umat Budha Indonesia (Walubi) Suhadi Sendjaja usai mengelar konfrensi terkait persiapan Pilkada di Jakarta, Senin (17/10). 

Bila perbuatan menghina suku dilakukan dengan cara mengungkapkan atau melontarkan kata-kata tertentu yang menunjukkan kebencian pada ras dan etnis tertentu, maka pelakunya dapat dipidana.

Ini Risiko Hukum Bagi yang Melakukan Diskriminasi Ras dan Etnis 

Beranda

Home

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#ras