Pemerintah Perinci Sanksi Pelanggaran Tata Ruang
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional ("ATR/BPN") tengah menyusun sejumlah at...
Regulasi Belum Akomodasi Kebutuhan Bisnis, BUMD Butuh Ruang Lebih Fleksibel
Sejumlah ketentuan dinilai perlu dievaluasi, mulai dari aturan kepemilikan saham 51 persen, pengelol...
Kementerian ATR/BPN Siapkan Payung Hukum Pelepasan Hak atas Tanah secara Sukarela
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional ("ATR/BPN") tengah menyiapkan mekanisme...
Pemerintah Kaji Penerapan Pajak Progresif bagi Pelanggar Hak Atas Tanah
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional ("ATR/BPN") mengkaji penerapan pajak pr...
Kementerian ATR/BPN Susun Regulasi Perkuat Pengendalian Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional ("ATR/BPN") tengah menyusun regulasi ba...
Pemprov DKI Jakarta Sempurnakan SOP Pematokan Batas Rencana Kota
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota ("Pemprov DKI") Jakarta tengah menyempurnakan Standar Oper...
DPR Minta Pemerintah Revisi Regulasi LSD dan LP2B
Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat ("DPR") RI meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertan...














