Ilustrasi 

DPR berkoordinasi dengan pemerintah agar saat pembahasan revisi UU Desa dapat mengakomodir semua aspirasi perangkat desa.

Perlu Kajian Mendalam Terkait Status Perangkat Desa dalam Revisi UU Desa

<p>Kepala desa bertugas untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa serta pemberdayaan masyarakat desa. Jabatan kepala desa tersebut dibatasi berdasarkan kurun waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>

<p><br />
Adapun masa jabatan kepala desa adalah 3 periode dengan ketentuan yang diatur di dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt52e8c12d3ce4a/undang-undang-nomor-6-tahun-2014/document?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=uu_6_2014">UU Desa</a> dan peraturan terkait. Lantas bagaimanakah ketentuan mengenai masa jabatan kepala desa tersebut?</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</p>


Aturan Masa Jabatan Kepala Desa 

<p>Pada intinya, terdapat 13 syarat calon Kepala Desa yang diatur dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt52e8c12d3ce4a/undang-undang-nomor-6-tahun-2014/document?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=uu_6_2014">UU Desa</a>. Namun, setelah ditetapkannya putusan Mahkamah Konstitusi (&ldquo;MK&rdquo;) tentang syarat calon kepala desa, terdapat perubahan persyaratan tersebut. Selain syarat calon kepala desa menurut undang-undang, apakah terdapat syarat calon kepala desa secara administratif?</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</p>


Syarat Calon Kepala Desa 

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Dana desa digunakan untuk melaksanakan, di antaranya, pembangunan desa. Pembangunan desa tersebut terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Pelaksanaan pembangunan desa <strong>mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa</strong> serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat. Namun <u>tidak menutup ruang</u> untuk diadakannya kerja sama antar-desa melalui peraturan bersama kepala desa atau kerja sama dengan <strong>pihak ketiga</strong> melalui <strong>perjanjian bersama</strong>.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Keterlibatan pihak ketiga tersebut tetap harus sesuai dengan prinsip dan ketentuan pembangunan desa, seperti pendayagunaan swadaya dan gotong royong masyarakat.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Ketentuan Kerja Sama dengan Kontraktor dalam Pembangunan Desa

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Badan Permusyawaratan Desa (&ldquo;BPD&rdquo;) merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Sementara itu, persyaratan untuk menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (&ldquo;PPK&rdquo;) dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (&ldquo;Panwaslu Kecamatan&rdquo;) tidak melarang anggota BPD untuk mendaftarkan diri. Aturan mengenai larangan untuk rangkap jabatan bagi anggota BPD juga tidak melarang hal tersebut.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Maka, menurut hemat kami, BPD diperbolehkan mendaftar menjadi anggota PPK dan panwaslu kecamatan.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Bolehkah Anggota BPD Daftar Jadi Panitia Pemilihan dan Pengawas Pemilu Kecamatan?

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Pada dasarnya, pencantuman sanksi sosial dalam peraturan desa diperbolehkan sepanjang muatannya tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kami berpendapat, pengusiran terhadap warga mantan narapidana narkotika berpotensi melanggar hak asasi manusia. Oleh karenanya, peraturan desa yang bersangkutan dapat dibatalkan oleh bupati/walikota setempat.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Di sisi lain, mantan narapidana yang telah dilepas kembali ke masyarakat diharapkan dapat beradaptasi, diterima kembali oleh masyarakat, dan kembali menjalankan fungsi sosialnya dengan baik sebagaimana dimaksud dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/3969/node/2/uu-no-12-tahun-1995-pemasyarakatan" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan</a> dan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4af3b7f6cf607/undangundang-nomor-35-tahun-2009" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika</a>.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Legalitas Peraturan Desa di Tapteng yang ‘Mengusir’ Bandar Narkoba

<div>Dalam pemerintah desa terdapat perangkat desa yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Sementara itu, divisi hubungan masyarakat (&ldquo;humas&rdquo;) dapat dikategorikan sebagai bagian dari perangkat desa, yaitu pelaksana teknis.</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>Di sisi lain, desa dapat disebut sebagai badan publik yang wajib mengumumkan informasi publik secara berkala dengan menunjuk <strong>pejabat pengelola informasi dan dokumentasi</strong>. Maka, divisi humas tersebut menurut peraturan perundang-undangan lebih tepatnya disebut dengan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi.</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>Apa tugasnya? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Tugas Divisi Humas yang Dibentuk oleh Desa

Salah satu papan pengumuman tentang Peraturan Desa di Tongging, pinggiran Danau Toba, Sumatera Utara. Foto: MYS

Yakni UU kehutanan, UU Minerba, UU Pangan, UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, UU Pemerintah Daerah, dan UU Perkebunan.

Enam UU Ini Perlu Direvisi Agar Selaras UU Desa

Beranda

Home

uu-desa

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#uu desa