Praktik kecurangan yang bersifat tradisional misalnya politik uang digunakan agar penerima uang untuk mencoblos calon tertentu, atau mengubah hasil rekapitulasi suara. Kecurangan yang lebih modern misalnya melakukan pendanaan ilegal untuk kepentingan pemilu menggunakan perusahaan cangkang atau ditransfer dari luar negeri.
Seperti temuan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) beberapa waktu terakhir yang menyebut ada aliran dana dari luar negeri kepada caleg dan bendahara partai politik (Parpol). Praktik kecurangan lainnya yakni memobilisasi birokrasi dan aparat keamanan. Seperti Pilkada Mamberamo Raya sempat diulang karena ada keterlibatan pengerahan aparat dari Brimob.
Kemudian tahun 2004 Kapolwil Banyumas ikut mengkampanyekan salah satu Capres-Cawapres. Kendati pengerahan atau mobilisasi aparat atau birokrasi itu bersifat tradisional tapi daya rusaknya besar, begitu juga pengaruhnya terhadap suara pemilih. Politisasi bansos yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir menurut Titi juga mengkhawatirkan. Kalangan organisasi masyarakat sipil menelusuri anggaran untuk bansos sekarang lebih besar ketimbang masa pandemi Covid-19.
Kesimpulannya, sulit untuk menilai bahwa anggaran bansos yang besar tahun ini hanya untuk kepentingan bansos saja tanpa ada yang lain. Indikasi ini terkonfirmasi kegiatan pejabat publik sekaligus politik yang banyak melakukan keliling daerah. Sekalipun kegiatan itu dilakukan dengan dalih bukan untuk kampanye, tapi kegiatan itu merupakan aktivitas para pejabat di hadapan publik.