Selain itu masalah yang ditemukan dalam perekrutan CPNS 2013 adalah ketidakjelasan pengumuman hasil ujian. Tari mengatakan pemerintah berkali-kali mengubah jadwal pengumuman. Saat ini, perekrutan CPNS jalur umum rencananya diumumkan pada 24 Desember 2013. Sedangkan jalur honorer K2 akan diumumkan pada awal tahun depan.
Koalisi mendesak pemerintah pusat dan Pansel nasional menjelaskan secara jujur penundaan pengumuman CPNS untuk semua jalur dan tidak menggunakan kepentingan politik dalam CPNS kali ini. Tanggal pengumuman CPNS juga harus segera disampaikan terutama honorer K2. Pansel, terutama BKN, BKD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota diimbau membuka kembali data pelamar honorer K2 berdasarkan unit kerja. Hal itu diperlukan untuk menguji apakah pelamar yang bersangkutan sudah memenuhi syarat apa belum. Pansel juga harus menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan demokratis terhadap sisa proses rekrutmen.
Tari menjelaskan dalam waktu dekat Koalisi akan melaporkan pelanggaran dan dugaan tindak pidana dalam rekrutmen CPNS kepada Timwas Panselnas, Ombudsman dan DPR. Khusus tindak pidana, koalisi akan melaporkan pada kepolisian. Selain itu koalisi juga akan terus membuka pos pengaduan di 8 provinsi sampai proses pemberian Nomor Induk Kepegawaian (NIP) kepada peserta yang lulus.
Terpisah anggota Ombudsman bidang penyelesaian laporan, Budi Santoso, secara singkat menjelaskan hasil pengawasan CPNS 2013 akan diluncurkan setelah pengumuman hasil ujian CPNS nasional diterbitkan. Pengumuman hasil ujian itu rencananya akan diluncurkan pada 21 Desember 2013. “Jadi setelah tanggal itu kami akan launching,” pungkasnya.