“Kalau dia ke pilih kita klarifikasi kok bisa harta defisit maju (pilkada),” terangnya.
Selain itu ada juga calon Bupati Nabier yang “hanya” mempunya harta sebesar Rp15 juta. “Ini kampanye-nya bagaimana ya? Entah dia melaporkan benar atau tidak benar,” tambahnya.
Selain itu KPK juga memperoleh data adanya kenaikan harta bagi petahana yang ikut kembali dalam Pemilukada. Menurut Pahala, selama menjabat periode pertama sebanyak 62% petahana mencatat kenaikan harta kekayaan lebih Rp1 miliar. Bahkan, ada beberapa di antaranya jumlah harta mereka naik diatas Rp10 miliar.
“Kenaikan harta cakada petahana di suatu periode sejalan dengan besarnya nilai APBD. Analisis korelasi menunjukkan ada kaitan antara kenaikan harta cakada petahan dengan besaran APBD daerahnya pada periode yang sama,” ujar Pahala.
Finansial Cakada perempuan tinggi
Data lain yang diperoleh yaitu meningkatkan minat bagi perempuan untuk maju sebagai kepala daerah. Pada tahun 2015 tercatat 7 persen peserta cakada perempuan, maka pada tahun 2020 kepesertaan cakada perempuan meningkat menjadi 11 persen. Secara nominal, sebanyak 45 perempuan terlibat dalam pilkada 2017 yang meningkat menjadi 101 pada tahun 2018.
Pada tahun 2020 ini, 161 peserta pilkada perempuan bertarung memperebutkan kursi kepala dan wakil kepala daerah. Tercatat ada 5 perempuan berebut kursi Gubernur dan wakil gubernur, 129 memperebutkan kursi bupati dan wakil bupati, dan 27 perempuan memperebutkan posisi walikota dan wakil walikota.
Selain itu dilihat dari kemampuan finansial, cakada perempuan justru lebih solid. Secara konsisten rata-rata total harta cakada perempuan naik, meski tidak sejalan dengan persentase kemenangan cakada perempuan pada setiap periodenya. Rata-rata harta kekayaan cakada perempuan mencapai Rp12,73 miliar atau 22% lebih tinggi dibanding rata-rata harta kas cakada laki-laki.
“Rata-rata harta kas cakada perempuan mencapai Rp1,37 Miliar sedikit lebih tinggi dibanding rata-rata harta kas cakada laki-laki sebesar Rp1,36 miliar. Kemampuan finasial ini dipengaruhi latar belakang profesi cakada perempuan. Sebanyak 70% adalah sebagai pengusaha (88). Berikutnya birokrat (47), dan legislatif (26),” jelas Pahala.