Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan operasi tangkap tangan terhadap penyelenggara negara yang diduga melakukan korupsi. Ini kali, Ketua Pengadilan Tata Usaha negara (PTUN) Medan ketiban pulung dibekuk aparat KPK.
Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menyayangkan masih terjadinya peristiwa dugaan korupsi terhadap hakim. Insiden tersebut masih menunjukan betapa korupsi masih merajalela di lembaga peradilan. Padahal, tunjangan dan remunerasi hakim sudah cukup besar sebagaimana permintaah Mahkamah Agung.
“Tunjangan para hakim permintaan Mahkamah Agung (MA) itu sudah berusaha dikabulkan dengan kenaikan gaji signifikan,” ujarnya di Gedung DPR, Kamis (9/7).
Keberhasilan operasi tangkap tangan pun tidak terlepas dari kewenangan penyadapan yang dimiliki oleh KPK. Hanya saja terlepas operasi tangkap tangan tersebut, Arsul belum mengetahui apakah didahului dengan penyadapan atau tidak. Yang pasti, operasi tangkap tangan menjadi fokus dari lembaga anti rasuah itu. Atas dasar itulah proses hukum menjadi kewenangan KPK untuk memproses pelaku.
“Kami serahkan pada KPK, itu cara penindakan dugaan terjadinya praktik korupsi,” ujar politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indriyanto Seno Adji membenarkan adanya operasi tangkap tangan terhadap Ketua PTUN Medan, majelis hakim PTUN dalam sebuah perkara, panitera, dan advokat dari Jakarta. "Mereka masih dalam proses pemeriksaan di Polda Sumut dan kami belum terima laporan detailnya," sebutnya melalui pesan singkat, Kamis (9/7).
Menurut sumber hukumonline, selain Ketua PTUN Medan, KPK juga melakukan penangkapan terhadap advokat dari kantor hukum OC Kaligis. Kabar penangkapan ini ternyata sudah sampai ke telinga pihak OC Kaligis & Associates. Anak buah OC Kaligis, Afrian Bondjol mengaku dirinya sedang berada di Medan untuk melakukan pengecekan.
Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menyayangkan masih terjadinya peristiwa dugaan korupsi terhadap hakim. Insiden tersebut masih menunjukan betapa korupsi masih merajalela di lembaga peradilan. Padahal, tunjangan dan remunerasi hakim sudah cukup besar sebagaimana permintaah Mahkamah Agung.
“Tunjangan para hakim permintaan Mahkamah Agung (MA) itu sudah berusaha dikabulkan dengan kenaikan gaji signifikan,” ujarnya di Gedung DPR, Kamis (9/7).
Keberhasilan operasi tangkap tangan pun tidak terlepas dari kewenangan penyadapan yang dimiliki oleh KPK. Hanya saja terlepas operasi tangkap tangan tersebut, Arsul belum mengetahui apakah didahului dengan penyadapan atau tidak. Yang pasti, operasi tangkap tangan menjadi fokus dari lembaga anti rasuah itu. Atas dasar itulah proses hukum menjadi kewenangan KPK untuk memproses pelaku.
“Kami serahkan pada KPK, itu cara penindakan dugaan terjadinya praktik korupsi,” ujar politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indriyanto Seno Adji membenarkan adanya operasi tangkap tangan terhadap Ketua PTUN Medan, majelis hakim PTUN dalam sebuah perkara, panitera, dan advokat dari Jakarta. "Mereka masih dalam proses pemeriksaan di Polda Sumut dan kami belum terima laporan detailnya," sebutnya melalui pesan singkat, Kamis (9/7).
Menurut sumber hukumonline, selain Ketua PTUN Medan, KPK juga melakukan penangkapan terhadap advokat dari kantor hukum OC Kaligis. Kabar penangkapan ini ternyata sudah sampai ke telinga pihak OC Kaligis & Associates. Anak buah OC Kaligis, Afrian Bondjol mengaku dirinya sedang berada di Medan untuk melakukan pengecekan.