Pemerintah segera membentuk Perum Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (PPNPI) atau Perum Navasi, BUMN baru mengatur sistem lalu lintas udara (Air Traffic Control/ATC) di Indonesia. “Diresmikan Rabu, 16 Januari 2013," kata Menteri BUMN Dahlan Iskan, usai Rapat Pimpinan di Kantor Pusat PT Wijaya Karya (Persero), Jakarta, Selasa (8/1).
Dahlan berharap terbentuknya Perum Navigasi menjadikan pengelolaan sistem navigasi penerbangan di Indonesia akan terintegrasi. Itu berarti pengelola sebelumnya PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II harus mengalihkannya.
Dahlan menjelaskan, pada acara peresmian pembentukan Perum Navigasi tersebut sekaligus diangkat Direktur Utama Ichwanul Idrus. Sebelumnya dia menjabat Direktur Navigasi Kementerian Perhubungan.
Ichwan akan didampingi tujuh direksi lainnya. Meskipun Perum Navigasi ini berada di bawah Kementerian BUMN namun Kementerian Perhubungan juga turut melakukan supervisi.
Selama ini ATC di Indonesia dikelola oleh dua BUMN, yaitu PT Angkasa Pura I untuk wilayah Indonesia Timur dan PT Angkasa Pura II untuk wilayah Indonesia Barat. Menurut Dahlan, dengan Perum Navigasi Indonesia maka sistem atau lalulintas udara akan menganut "single air trafic provider", sehingga lebih terintegrasi guna meningkatkan keselamatan dan kenyamanan penumpang penerbangan.
Dengan begitu, tambah Dahlan, seluruh aset, sumber daya manusia pengelolaan ATC yang selama ini ada di Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II dialihkan ke BUMN Navigasi tersebut. "Dengan terbentuknya BUMN baru ini diharapkan Indonesia akan siap mengambil alih seluruh pengelolaan sistem layanan penerbangan terintegrasi di Indonesia dalam 1-2 tahun mendatang," ujar Dahlan.
Ditambahkannya selama ini kontrol udara ada di pengawasan Singapura. Karena pada masa lalu menyerahkan pengawasan udara Indonesia kepada negara lain karena belum mampu mengontrolnya sendiri. Diharapkan aka nada peningkatan lalu lintas penerbangan khususnya di Bandara Cengkareng dari saat ini sekitar 1.200 menjadi sekitar 2.400 penerbangan per hari.