Selain itu Arief menjelaskan dari seluruh koleganya sesama hakim konstitusi hanya dirinya yang pernah terlibat mengadili perkara PHPU Pilpres dan Pileg sebanyak 3 kali. Dibandingkan hakim konstitusi lainnya, Arief yakin pemahamannya dalam menangani perkara PHPU lebih komprehensif dan mendalam. Berdasarkan pemahamannya itu, Arief merasa Pilpres kali ini agak lain ketimbang sebelumnya. Sebab ada pelanggaran etik yang dilakukan MK, KPU, dan lainnya.
Sejumlah hal yang mendapat perhatian publik luar negeri dan telah didalilkan dalam permohonan para pemohon yakni cawe-cawe kepala negara. Tapi rasanya tidak elok jika Mahkamah ikut memanggil kepala negara untuk memberikan keterangan di persidangan. Sebab, Presiden di Indonesia sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden sebagai kepala negara berarti posisinya sebagai simbol negara, maka yang dipanggil ke persidangan yakni pembantunya di kabinet.
Untuk itu para Menteri dipanggil hadir dalam sidang PHPU Pilpres kali ini karena ada dalil pemohon yang menyebut keberpihakan lembaga kepresidenan dan Presiden Joko Widodo dalam Pilpres 2024. Sehingga memunculkan beberapa hal seperti cawe-cawe, keterlibatan ASN, TNI/Polri yang tidak netral. Serta ada sangkaan Penjabat Gubernur, Bupati, dan Walikota ikut bermain, sehingga berbagai dugaan itu perlu dibuktikan di persidangan.
Dia berpendapat, Indonesia sebagai religious welfare state yakni negara kesejahteraan secara lahir dan batin. Hal itu sebagaimana sila pertama Pancasila yang menyebut Ketuhanan Yang Maha Esa. Membangun negara hukum yang demokratis dan berketuhanan. Pada kesempatan itu Arief menekankan kepada penyelenggara negara dan stakeholder untuk menjunjung tinggi etiket yang baik berdasarkan moral, hukum, dan nilai-nilai sosial dan budaya di Indonesia.
“Semua untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Kita dalam berhukum tak sekedar rule of law tapi rule of ethics,” urainya.
Pada kesempatan itu Ketua MK Suhartoyo memperdalam tentang bansos yang digulirkan pemerintah terutama terkait dengan dampak El-Nino. Sebab dari pemaparan para Menteri itu bansos untuk El-Nino merupakah asil dari rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi. “Dalam ratas (rapat terbatas,-red) itu mitigasi risiko El-Nino sudah selesai atau diproyeksi sampai kapan,” katanya.
Menjawab pernyataan itu Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan sejak September-November 2023 dan masih berlanjut sampai Desember 2023. Kemudian mengacu informasi dari beberapa lembaga seperti BMKG dan BRIN El-Nino masih meluncur sampai 2024 maka program bansos dampak El-Nino diteruskan selama 6 bulan di tahun 2024.
“Untuk men-cover disrupsi dari panen (produksinya turun,-red) dan ketidakpastian lain. Hal itu yang menjadi dasar keputusan bantuan pangan El-Nino,” imbuhnya.