Seperti biasanya, sebelum terpilih pimpinan DPR definitif, sidang paripurna dipimpin oleh anggota DPR yang tercatat memiliki usia paling tua dan paling muda. Pimpinan sidang paling tua dengan usia 80 tahun adalah Abdul Wahab Dalimunthe, (Partai Demokrat). Sedangkan pimpinan sidang paling muda berusia 23 adalah Hillary Brigita Lasut (Partai Nasdem). Keduanya memimpin jalannya sidang paripurna yang mana salah satu agendanya berupa penyerahan memori DPR oleh pimpinan DPR periode 2014–2019 kepada pimpinan sementara DPR yang dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara serah terima. Berikutnya, prosesi yang kurang lebih sama dilakukan untuk pelantikan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Hadir sebagai pimpinan sidang sementara dalam paripurna DPD, senator dengan usia paling tua, Sabam Sirait dari daerah pemilihan DKI Jakarta, dengan usia 82 tahun dan Jyalika Maharani, senator dari Sumatera selatan dengan usia 22 tahun.
Anggota DPR dari PKS Aboebakar Alhabsy berharap kinerja DPR ke depan semakin baik. Menurut Aboebakar, kenaikan jumlah angggota DPR seharusnya dapat memperkuat fungsi pengawasan daan fungsi lain. “Sehingga tugas kita untuk melakukan check and balance akan dapat dilaksanakan dengan lebih signifikan lagi,” ujarnya usai acara pelantikan. Tak lupa ia mengajak peran serta seluruh masyarakat Indonesia untuk mengawal peroses penuntasan reformasi.
Senada dengan Aboebakar, Direktur Eksekutif The Indonesia Democracy Iniative (TIDI), Arya Sandhiyudha mendorong DPR ke depan untuk lebih efektif mengawas proyek strategis nasional. Arya menilai, menilai fungsi DPR RI bukan hanya legislasi dan anggaran, tetapi juga pengawasan lain yang tidak bisa dikesampingkan dimana salah satunya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur.
“Wakil Rakyat yang sudah dilantik perlu didorong memroyeksi diri melakukan pengawasan berdasarkan evaluasi periode lalu. Agar tahun pertama performanya bagus mengawali periode lima tahun ke depan,” ujar Arya.
Terkait proyek strategis nasional, hanya 35 persen pencapaian yang terealisasi sampai 2019. Padahal proyek strategis nasional ini dicanangkan oleh Presiden Jokowi. Menurut Arya, di parlemen terdapat fungsi pengawasan terhadap perencanaan agar matang. Publik tidak ingin alokasi anggaran besar yang telah dan akan dikucurkan tidak mampu menumbuhkan ekonomi. Apalagi menyangkut proyek konstruksi.
“Ini juga pertanggungjawaban DPR karena turut menyepakati alokasi APBN yang setiap tahun meningkat. Misalnya hingga 2020 teralokasi 400-an triliun untuk infrastruktur PSN ini,” tandas Arya.
Ia menyebutkan, meski ranking global competitive index dan logistic performance index naik, tapi belum secara signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini seharusnya menjadi catatan agar pembangunan nasional berlangsung optimal. “Administrasi yang ribet, daya lobi dan marketing lemah juga menjadi sebab daya saing investasi lemah dan lebih memilih melarikan investasinya ke negara tetangga. Peran DPR di sini perlu ditingkatkan agar pembangunan Indonesia lebih baik,” tutup Arya