Bambang menilai banyak oknum penegak hukum justru menjadi bagian tidak terpisah dari praktik mafia hukum dan mafia peradilan.
Menurut dia, oknum polisi, oknum jaksa, oknum panitera hingga oknum hakim serta oknum pejabat tinggi di Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstusi (MK) telah merusak kualitas penegakan hukum. "Karena itu, masyarakat berharap banyak pada inisiatif Presiden untuk melakukan revitalisasi hukum termasuk pemberantasan pungli," ujarnya.
Revitalisasi itu menurut dia, akan dituangkan dalam beberapa paket kebijakan hukum dan cakupan revitalisasi hukum itu memang sangat luas.
Tetapi dia menilai, itu bisa dipastikan bahwa masyarakat lebih menunggu dan memperhatikan apa yang akan diupayaka Presiden untuk memperbaiki kualitas penegakan hukum.
"Dalam konteks ini, tentu saja Presiden harus menyerap aspirasi masyarakat, sudah sangat jelas bahwa masyarakat sangat kecewa dengan kualitas penegakan hukum saat ini," katanya.
Bambang mengatakan, Presiden perlu memrioritaskan kebijakan yang mengarah pada upaya perbaikan kualitas penegakan hukum.
Menurut dia, penegakan hukum yang rusak parah saat ini bukan disebabkan oleh ketidakmampuan aparat penegak hukum, melainkan karena faktor moral oknum penegak hukum dan pengawasan yang masih jauh dari efektif.