DPR Tetapkan 66 RUU Prolegnas 2014

Tiga puluh empat RUU diantaranya sisa Prolegnas 2013 yang belum rampung dibahas.

Pekerjaan rumah DPR dalam bidang legislasi kian berat. Sebanyak 66 Rancangan Undang-Undang disahkan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2104. Sementara kinerja anggota dewan dalam menyelesaikan sejumlah RUU dalam Prolegnas 2013 juga terlihat kurang maksimal. Dalam rapat paripurna yang dipimpin Taufik Kurniawan mengetuk palu sidang pertanda mengesahkan 71 RUU Prolegnas.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) Abdul Kadir Karding dalam laporannya di sidang paripurna merinci. Dalam penyusunan rancangan legislasi, kata Karding, 34 RUU dari 66 RUU Prolegnas 2014 merupakan sisa RUU Prolegnas 2013 yang belum rampung diselesaikan pembahasannya dalam tahap pembicaraan tingkat I. Sedangkan 6 RUU dalam tahap harmonisasi di Baleg. Sementara 13 RUU dalam tahap akhir penyusunan oleh DPR.

Lebih lanjut Karding merinci, 7 RUU dalam tahap akhir penyusunan oleh pemerintah. Dengan catatan, 2 RUU yang terdapat dalam Prolegnas 2013 yakni RUU Tindak Pidana Korupsi dan RUU tentang perubahan ketiga atas UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI) diganti dengan RUU Penerimaan Negara Bukan Pajak dan RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana. Anggota Komisi VI itu menambahkan, 4 RUU baru disiapkan DPR. Sedangkan 1 RUU baru disiapkan oleh pemerintah dan 1 RUU disiapkan oleh DPD.

Selain itu, kata Karding, terdapat 5 RUU Kumulatif terbuka.  Kelimanya adalah RUU Kumulatif Terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) menjadi Undang-Undang, dan Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi. Sementara ke 66 RUU lainnya berasal dari pemerintah dan DPR.

Karding menyadari beban legislasi yang diambil DPR dan pemerintah pada 2014 teramat berat. Namun Karding menuturkan optimis akan dapat merampungkan sejumlah RUU Prolegnas dengan dukungan dari berbagai pihak. “Penyusunan Prolegnas RUU prioritas tahun 2014 telah dilakukan berkoordinasi dengan Menteri Hukum dan HAM dan disepakati 66 RUU untuk selanjutnya ditetapkan,” ujarnya.

Daftar RUU Prioritas Legislasi Nasional DPR RI tahun 2014   1.    RUU Perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Penyiaran 2.    RUU Tentang Perjanjian Internasional 3.    RUU Pemilihan Kepala Daerah 4.    RUU Tentang Pertanahan 5.    RUU Tentang Mahkamah Agung 6.    RUU Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI 7.    RUU Tentang Undang-Undang Hukum Pidana 8.    RUU Tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana 9.   RUU Tentang Perubahan Atas UU No 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan  Hewan 10.   RUU Tentang Jalan 11.   RUU Tentang Perdagangan 12.   RUU Tentang Jaminan Produk Halal 13.   RUU Tentang Tenaga Kesehatan 14.   RUU Tentang Keperawatan 15.   RUU Tentang Kesehatan Jiwa 16.   RUU Tentang Pengurusan Piutang Negara Dan Daerah 17.   RUU Tentang Perubahan Atas Uu No 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Usaha Pengasuransian 18.   RUU Tentang Jaringan Pengaman System Keuangan 19.   RUU Tentang Keamanan Nasional 20.   RUU Tentang Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Pembekalan Kesehatan  Rumah Tangga 21.   RUU Tentang Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan 22.   RUU Tentang Perlindungan Pekerja Indonesia Di Luar Negeri 23.   RUU Tentang Pemerintah Daerah                    24.   RUU Tentang Tabungan Perumahan Rakyat 25.   RUU Tentang Keinsinyuran 26.   RUU Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat 27.   RUU Tentang Kepalangmerahan 28.   RUU Tentang Perubahan Harga Rupiah 29.   RUU Tentang Panas Bumi 30.   RUU Tentang Standarisasi Dan Penilaian Kesesuaian 31.   RUU Tentang Perubahan Atas UU No 17 2003 Tentang Keuangan Negara 32.   RUU Tentang Perubahan Atas UU No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat 33.   RUU Tentang Perubahan Atas UU No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta 34.   RUU Tentang Perubahan Atas UU No 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD 35.   RUU Tentang Perubahan Atas UU No 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi 36.   RUU Tentang Prubahan Atas UU No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas 37.   RUU Tentang Pengelolaan Ibadah Haji 38.   RUU Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga 39.   RUU Tentang System Pembukuan Nasional 40.   RUU Tentang Hukum Disiiplin Militer 41.   RUU Tentang Radio Televisi Republik Indonesia 42.   RUU Tentang Perubahan Atas UU No 39 Tahun 1999 Tentang HAM 43.   RUU Tentang Konservasi Tanah Dan Air 44.   RUU Tentang Pencarian Dan Pertolongan 45.   RUU Tentang Perubahan Atas UU No 19 Tahun 2003 Tentang BUMN 46.   RUU Tentang Kesetaraan Gender 47.   RUU Tentang Kebudayaan 48.   RUU Tentang Kawasan Pariwisata Khusus 49.   RUU Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan 50.   RUU Tentang Perubahan Atas UU No 24 Tahun 1999 Tentang Lalu Lintas Devisa Dan System Nilai Tukar 51.   RUU Tentang Pertembakauan (sebelumnya nomer 59) 52.   RUU Tentang Peraturan Minuman Beralkohol 53.   RUU Tentang Perubahan Atas UU No 15 Tahun 2006 Tentang BPK 54.   RUU Tentang Perubahan Atas UU No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 55.   RUU Tentang Perubahan Atas UU No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI 56.   RUU Tentang Etika Penyelenggara Negara 57.   RUU Tentang Perubahan Atas UU No 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat 58.   RUU Tentang Pengelolaan Keuangan Haji 59.   RUU Tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak 60.   RUU Tentang Administrasi Pemerintahan 61.   RUU Tentang Rahasia Negara 62.   RUU Tentang Perampasan Asset Tindak Pidana 63.   RUU Tentang Perubahan Atas UU No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban 64.   RUU Tentang Perubahan Atas UU No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah 65.   RUU Tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun 66.   RUU Tentang Kelautan

Sumber: Baleg

Terpisah, Direktur Advokasi Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Ronald Rofiandri mengatakan proses pembahasan antara DPR dan pemerintah berupaya menyeleksi usulan RUU. Terutama berdasarkan syarat ketersediaan naskah akademik dan draf RUU. Ronald tak menampik banyaknya persoalan yang cukup kompleks terkait usulan RUU prioritas masuk dalam Prolegnas 2014.

Ronald berpandangan, Prolegnas RUU prioritas 2014 merupakan rencana legislasi terakhir DPR periode 2009-2014. Di lain sisi, masa bakti DPR periode 2009-2014 tersisa kurang dari satu tahun. Bahkan, hampir seluruh anggota DPR yang ada kembali mencalonkan diri menjadi anggota legislatif periode mendatang. “Perlu ada langkah yang tidak biasa, sekaligus antisipatif bagi DPR dan pemerintah,” ujarnya melalui pesan pendek kepada hukumonline.

Belum maksimal
Dikatakan Karding, realisasi Prolegnas 2013 belum maksimal. Pasalnya tidak berbanding lurus dengan target jumlah RUU sebagaimana yang direncanakan. Pasalnya dari 75 RUU Prolegnas 2013, hanya 20 RUU yang dapat diselesaikan. Karding beralasan banyaknya kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sejumlah RUU Prolegnas, sehingga tidak mencapai target. Pertama, tingkat penyelesaian penyusunan RUU berjalan lambat dari DPR dan pemerintah.

Kedua, terdapat sejumlam RUU yang tertunda pembahasannya alias deadlock. Menurut Karding, hal itu disebabkan adanya ketidaksepahaman antara pemerintah dengan DPR. Dengan kata lain, kata Karding, adanya ketidaksepakatan antar kementerian yang ditugaskan membahas RUU. Ketiga, ketaatan terhadap pemenuhan penjadwalan legislasi masih kurang. Akibatnya menyulitkan tercapainya kuorum. Alhasil berujung pada penundaan pembahasan sebuah RUU.

Ronald punya pandangan serupa. Menurutnya, sorotan terhadap aspek kuantitas Prolegnas tidak dapat disetarakan dengan kinerja legislasi yang dilakukan DPR dan pemerintah. Pasalnya, perencanaan legislasi yang dibahas dan disepakati atas perencanaan yang bermasalah. Ronald menyarankan agar Baleg, BPHN, Kemendagri, Bappenas, Kemenkeu, Setneg, dan KHN duduk bersama dalam rangka menjajaki kemungkinan desain ulang Prolegnas.

“Terutama melalui perubahan UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan,” imbuhnya.

Lebih jauh Ronald berpendapat, merujuk pada Pasal 102 ayat (1) huruf g UU No.27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Menurutnya, Baleg bertugas mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan muatan sebuah RUU melalui kooridinasi dengan komisi dan atau Pansus. Ronald menambahkan, Baleg dapat merekomendasikan kepada Bamus dan pimpinan DPR agar RUU yang diprioritaskan untuk dibahas merupakan RUU yang sudah masuk dalam tahap pembicaraan tingkat I.

“Sedangkan yang masih dalam tahap persiapan bisa dihentikan. Contoh RUU KPK dan RUU Pilpres,” pungkasnya.