Operasi yustisia juga melanggar pasal 27 ayat 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal tersebut menyatakan, setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia.
Akibat operasi yustisia, penggugat telah kehilangan hak atas pekerjaan, kehilangan alat usaha, terpisah dari keluarga selama menjalani proses penahanan serta mengalamai penderitaan psikis dan mental karena menjadi korban kekerasan. Lebih dari itu, penggugat terhalang haknya untuk bermigrasi ke kota (urbanisasi) dan tertutup aksesnya untuk mengembangkan diri dan kehidupannya di kota.
Para penggugat merupakan pihak yang dirugikan dengan dilakukannya operasi yustisia, baik penertiban berdasar perda No. 11 tahun 1988 maupun penertiban identitas kependudukan yang didasarkan pada perda No. 4 Tahun 2004. Substansi dan pelaksanaan dua Perda tersebut telah melanggar hak atas identitas, hak atas pekerjaan dan hak berpindah atau bermigrasi dalam wilayah domestik. Apalagi, fakta menunjukkan, dalam operasi yustisi ini banyak warga ditangkap, ditahan dan digeledah secara sewenang-wenang.
Modus Operasi Yustisia
Operasi yustisi merupakan operasi yang dilakukan oleh Pemprov DKI yang ditujukan untuk tertib administrasi kependudukan berdasarkan Perda No. 4 tahun 2004 tentang Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil dan Perda No. 11 tahun 1988 tentang Ketertiban Umum. Operasi ini dilakukan oleh tim terpadu yang terdiri para tergugat di atas.
Bagi warga pendatang yang didapati tidak membawa atau tidak memiliki KTP Jakarta dan surat pindah dari daerah asal, dilakukan pemeriksaan, disidang di tempat, lalu dikenakan denda. Sebagian yang tertangkap di jalanan atau ditempat umum, bahkan dilakukan penangkapan dan penahanan. Sementara bagi mereka yang tinggal di Jakarta dan didapati tidak mempunyai KTP Jakarta dilakukan pemeriksaan, disidang di tempat dan dikenakan denda sebesar Rp 20.000.
Kepada hukumonline beberapa waktu lalu, salah satu anggota RMTOY Asfinawati menyatakan, gugatan model CLS dipilih mengingat penduduk Jakarta jumlahnya sangat besar (kurang lebih 9 juta). Bila masing-masing secara langsung mengajukan gugatan atas pelanggaran HAM yang terjadi akibat penangkapan dan penahanan sewenang-wenang oleh Trantib dan Linmas DKI Jakarta, maka proses pengajuan gugatan menjadi tidak sederhana, tidak cepat, dan memakan biaya besar. Gugatan ini sekaligus menjadi upaya untuk menggugat legitimasi Satpol PP, ujar Asfin.