Komisi III DPR telah memilih 9 dari 14 calon anggota Komnas HAM RI periode 2022-2027. Penetapan 9 calon terpilih itu dilakukan setelah melalui proses uji kelayakan dan kepatutan. 9 anggota Komnas HAM terpilih itu meliputi Abdul Haris Semendawai yang berlatar belakang advokat, konsultan hukum dan dosen.
Anis Hidayah yang berlatar belakang aktivis dan Ketua Migrant Care; Atnike Nova Sigiro, aktivis perempuan dan mantan Direktur Yayasan Jurnal Perempuan periode 2017-2021; Prabianto Mukti Wibowo, Asisten Deputi Tata Kelola Kehutanan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Selanjutnya, Pramono Ubaid Tanthowi, mantan komisoner KPU periode 2017-2022; Putu Elvina, mantan anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI); Saurlin P. Siagian berlatar belakang peneliti/pekerja sosial dan dosen; dan Uli Parulian Sihombing, Direktur The Indonesian Legal Resource Center (ILRC). Dari kesembilan calon terpilih, Komisi III pun memutuskan Ketua Komnas HAM Periode 2022-2027 terpilih adalah Atnike Nova Sugiro.
Pendiri Lokataru Foundation sekaligus mantan Koordinator KontraS, Haris Azhar, menilai calon komisioner Komnas HAM yang terpilih cukup memiliki pemahaman konsep HAM, pengalaman kerja bidang HAM, dedikasi advokasi dan pengetahuan akademik. “Saya cukup kenal Uli Parulian, Abdul Haris Semendawai, Atnike Sigiro, Anis Hidayah. Mereka lama bekerja di bidang HAM,” kata Haris Azhar saat dikonfirmasi, Rabu (5/10/2022).
Walau tidak mengenal secara personal sebagian komisioner lainnya, tapi Haris tetap memberikan apresiasi karena mereka berdedikasi membela kelompok rentan, perempuan, anak dan difabel. Oleh karenanya Haris mengaku senang dan cukup kaget melihat calon komisioner Komnas HAM yang terpilih.
Haris menduga calon komisioner yang terpilih itu akan mengalami masa sulit di tahun awal periode jabatannya. Mengingat akan ada tekanan dan harapan publik, terlebih akibat berbagai kondisi HAM yang memburuk belakangan terakhir ini. “Masa sulit diantara mereka juga karena ada 1 atau 2 nama identik dekat dengan rezim penguasa dan rebutan jabatan di dalam. Kita lihat saja nanti,” imbuhnya.
Terkait penuntasan berbagai kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat, Haris menilai para komisioner itu akan seperti komisioner Komnas HAM pada masa sebelumnya. Janji yang berujung pada jebakan proses birokrasi karena urusan pelanggaran HAM berat ini sangat politis. “Sementara mereka yang baru terpilih baru saja ‘basa-basi’ politik supaya dipilih DPR,” paparnya.
Haris melihat secara realistis kecil kemungkinan komisioner yang baru bisa menyelesaikan kasus pelanggaran HAM. “Terlebih yang paham konsep penyelesaian pelanggaran HAM berat hanya beberapa nama, seperti Semendawai, Atnike, dan Uli,” ujarnya.
Ketua Komnas HAM Periode 2022-2027, Atnike Nova Sigiro, belum mau memberikan pernyataan terkait keterpilihannya sebagai pucuk pimpinan Komnas HAM. Begitu juga dengan prioritas kerja yang akan dilakukan Komnas HAM ke depan. “Nanti kalau kami sudah bertemu baru bisa kasih pernyataan ya,” jawabnya singkat.