"Perlu diangkat seorang Sekretaris Negara yang ahli hukum seperti Bambang Kesowo, tanpa figur seperti Bambang Kesowo, pembangunan hukum kita lemah karena sinkronisasi peraturan-peraturan tidak ada, saling tumpang tindih," papar Buyung.
Untuk diketahui, Bambang Kesowo adalah Mensesneg pada Kabinet Gotong-Royong periode 2001-2004. Merujuk latar pendidikannya, Bambang Kesowo memang layak disebut "ahli hukum perundang-undangan". Selain meraih gelar sarjana hukum dari FH UGM, Bambang juga meraih gelar S-2 ilmu perundang-undangan dari Harvard Law School.
Perlu Sinergis
Di forum yang sama, Politisi PDIP Trimedya Panjaitan mengatakan arah penegakan hukum Indonesia sangat bergantung pada figur-figur yang akan mengisi pos jabatan bidang hukum. Menurut Trimedya, jabatan bidang hukum yang penting antara lain Jaksa Agung dan Kapolri.
“Pak Sutarman (Kapolri, red) memang baru akan habis masa jabatannya tahun 2015 mendatang, tetapi demi kepentingan penegakan hukum, saya pikir tidak masalah jika dilakukan pergantian sebelum masa jabatan berakhir,” ujar pria yang sekarang tercetat sebagai Anggota Komisi III DPR periode 2009-2014.
Mewakili pasangan capres-cawapres Joko Widodo-Jusuf Kalla, Trimedya menegaskan pihaknya memandang sinergitas antar penegak hukum mutlak diperlukan. Penegak hukum, kata dia, tidak bisa berjalan sendiri-sendiri karena permasalahan hukum di Negeri ini kompleks dan sistematis.
Senada dengan Trimedya, perwakilan dari pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Hatta Radjasa, Didi Supriyanto mengatakan upaya pembenahan memang perlu dijalankan secara bersama-sama. Makanya, Didi menekankan pentingnya rekonsiliasi nasional pasca Pemilu Presiden 2014.
“Siapapun pemenangnya, mereka tidak bisa bekerja sendirian untuk membenahi permasalahan bangsa ini. Kita harus sama-sama mengurus negara ini. Kalau Prabowo menang, yang kita undang duluan adalah PDIP supaya mau menjadi menteri,” paparnya.