Integrasi Tarif Tol Harus Diikuti Penegakan Hukum
Berita

Integrasi Tarif Tol Harus Diikuti Penegakan Hukum

Warga kelas menengah atas mungkin akan merasakan dampak integrasi tol.

Fitri N. Heriani
Bacaan 2 Menit

 

Ke depan, menurut Heri, pembayaran jalan tol akan menggunakan teknologi. Kendaraan tidak perlu berhenti, namun kendaraan tetap tercatat dan tinggal didebet dari pengguna kendaraan.

 

(Baca juga: Pengguna Resah Sistem Integrasi Pembayaran Tol JORR, Advokat Siap Menggugat)

 

Pengamat transportasi perkotaan, Yayat Supriatna, mengajak publik untuk menghitung ulang bersama-sama berapa angka yang paling rasional untuk angkutan logistik atau pribadi. Hal ini dilakukan sebagai upaya evaluasi setelah integrasi tol diterapkan. “Hal yang perlu dipertimbangkan adalah evaluasi program integrasi tol. Jika memungkinkan, tol suatu saat tarifnya fleksibel seperti Electronic Road Pricing (ERP), sehingga orang bisa memilih pada jam berapa akan melakukan perjalanan,” katanya dalam acara yang sama.

 

Selain itu, Yayat menilai perlu segera dipetakan kembali penataan kawasan industri di Jabodetabek. Yang aksesnya, menurut dia, harus pula ada alternatif angkutan transportasi lain. Terkait integrasi tol, Yayat berpendapat, saat ini terjadi kontestasi antara angkutan pribadi dan logistik di ruas jalan tol. "Tol kan sekarang jadi rebutan antara kendaraan pribadi dan kendaraan logistik. Karena semua berpusat di Jabodetabek. Apalagi JORR DKI sudah terintegrasi dengan tol Jawa. Otomatis memang semakin padat dan berat bebannya,” jelasnya.

 

Dalam situasi tersebut, siapa yang paling dirugikan terkait kebijakan integrasi tol yang akan diambil? Yayat mengingatkan memakai jalan tol merupakan pilihan rasional. Jika masuk tol dari kawasan Tangerang, biaya yang dikeluarkan untuk masuk tol sekitar Rp25 ribu sekali jalan, maka untuk pulang pergi biaya yang dikeluarkan adalah Rp50 ribu. Sedangkan jika dari Bogor, kata Yayat, biaya pulang pergi yang dikeluarkan adalah sebesar Rp40 ribu. Dari angka tersebut terlihat bahwa cost yang dikeluarkan perbulan untuk penggunaan jalan tol adalah sekitar Rp1,5 juta hingga Rp2 juta.

 

(Baca juga: YLKI: Rencana Integrasi Tarif Tol Jangan Jadi Kenaikan Terselubung)

 

Terlihat jelas kelas mana yang paling berpengaruh terhadap kebijakan integrasi tol tersebut. "Itulah cost yang harus ditanggung pengendara pribadi. Kalau dari total Rp50 ribu, maka per bulan sekitar Rp1,5 juta hingga Rp2 juta. Jika begitu, maka kelas mana yang paling terpengaruh?” tanyanya.

 

Merujuk hitungan Bank Dunia, Yayat menjelaskan, pihak yang bisa mengalokasikan dana sebesar Rp1,5 juta hingga Rp2 juta untuk transportasi tol adalah mereka yang memiliki gaji antara Rp15-20 juta. "Jadi secara rasional, yang mensubsidi adalah menengah ke atas. Kalau yang gajinya di bawah itu mending naik angkutan umum,” usul Yayat.

Tags:

Berita Terkait