Tugas memverifikasi administrasi dan faktual semua calon Pemberi Bantuan Hukum (PBH) seharusnya sudah selesai pada April lalu. Seharusnya, Panitia Verifikasi dan Akreditasi yang berada di bawah kendali Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) sudah mengumumkan hasilnya pada 3 Mei lalu.
Namun jadwal pengumuman itu dipastikan molor. Hinga batas waktu yang ditentukan, tak ada pengumuman PBH mana saja yang lolos verifikasi sehingga berhak mendapatkan dana bantuan hukum sesuai amanat UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Ketua Panitia Verifikasi, yang juga Kepala BPHN, Wicipto Setiadi membenarkan pengunduran jadwal. “OBH yang diverifikasi membludak sehingga sampai sekarang verifikasinya belum selesai,” ujarnya lewat pesan singkat kepada hukumonline.
OBH dimaksud adalah Organisasi Bantuan Hukum, nama lain PBH. OBH atau PBH adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi sosial yang lolos verifikasi dan akreditasi yang akan menyalurkan dana bantuan hukum kepada masyarakat miskin pencari keadilan. Jumlah PBH yang harus diverifikasi membengkak dari sekitar 400-an menjadi sekitar 610. Wicipto tak menegaskan sampai kapan batas akhir verifikasi dan akreditasi.