Harga bahan bakar minyak tidak naik, akan berdampak pada konservasi energi dan generasi mendatang. Demikian pendapat Asisten Staf Khusus Wakil Presiden, Denni Puspa Purbasari dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (31/3).
Menurutnya, tidak bijak DPR menolak usulan pemerintah menaikkan harga BBM. Hal itu menunjukkan bahwa DPR tidak mempertimbangkan generasi berikutnya. “Tak hanya mempertimbangkan kondisi rakyat saat ini saja.”
Jika tak dilakukan kenaikan harga BBM bersubdisi, maka konservasi energi akan terancam. Pasalnya, dengan jumlah cadangan minyak di Indonesia yang makin berkurang, konsumen tak akan bergeming untuk memakai BBM bersubsidi.
“Harga BBM murah, tak akan ada yang akan mau beralih ke energi lain. Ga nendang,” seru staf pengajar di FE-UGM ini. Kebijakan pembatasan BBM pun menurutnya juga tak akan efektif apabila harga masih rendah.
Sekalipun demikian dia mengakui pasti ada pengaruh pada masyarakat akibat kenaikan harga BBM. Denni menuturkan kekhawatiran masyarakat akan dampak kenaikan BBM disebabkan pola pikir jangka pendek. Penyebabnya wajar karena bertambahnya harga BBM kenaikan harga-harga lain sudah naik sebelumnya dan beban akan naik.
Oleh sebab itu sudah ada justifikasi dari pemerintah. Apabila menaikkan harga BBM bersubsidi dari Rp4.500 menjadi Rp 6.000 per liter, negara menghemat dana subsidi sekitar Rp53 triliun. Lalu, akan diambil Rp30,6 triliun untuk kompensasi dan Rp23 triliun untuk tambahan belanja pemerintah. Salah satu kompensasi yang disiapkan adalah Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Besarnya Rp150.00 tiap bulan untuk 18,5 juta rumah tangga dan hanya untuk 2012.
Tetapi kebijakan ini ditentang Direktur INDEF, Enny Sri Hartati pada kesempatan sama. Pasalnya, APBN periode 2004 hingga 2012 rata-rata tumbuh 19,05 persen. Namun, belanja pemerintah pusat tumbuh 16,6 persen. Tapi belanja pegawai tumbuh 19,6 persen dan belanja barang tumbuh 38 persen pada periode sama.
“APBN hanya menyantuni birokrasi, bukan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya. Oleh karena itu, argumen bahwa subsidi sebagian besar dinikmati oleh kelompok kaya menjadi kurang bermakna karena struktur APBN sendiri justru menunjukkan alokasi yang sedemikian besar untuk birokrasi.
Berdasarkan perhitungan INDEF, dengan kenaikan BBM sebesar Rp1.500 per liter maka pertumbuhan ekonomi diperkirakan merosot menjadi 5,8 persen. Penurunan pertumbuhan ekonomi ini antara lain disebabkan oleh investasi.
Hanya saja, pendapat itu dibantah Denni. Menurutnya, pemerintah mengejar pertumbuhan ekonomi. Tujuannya untuk mengurangi kemiskinan. Karena itu dengan berkurangnya subsidi, maka negara akan memiliki anggaran cukup untuk investasi.
Patos
Budayawan sekaligus rohaniwan, Romo Antonius Benny Susetyo Pr mengatakan polemik kenaikan harga BBM sarat dengan kepentingan politik. Menurutnya, kebijakan ini menyiratkan bahwa pembuat kebijakan tak memiliki jiwa ‘Patos’ atawa adanya rasa empati dan peduli.
Semua kebijakan selalu dikaitkan dengan transaksi politik, sehingga rakyat tidak mendapat penjelasan utuh apakah memang benar kenaikan BBM akan menyejahterakan rakyat. Pro kontra kenaikan harga BBM menurutnya bukan karena rakyat tahu yang sebenarnya.
“Namun ada karena ada transaksi agar kebijakan itu lahir, ini kan perilaku broker,” ungkap Romo Benny.
Pendapat sama diutarakan Enny Sri Hartati. Jika rakyat mengetahui yang sebenarnya, maka gejolak rencana kenaikan harga BBM tak akan terjadi. “Rakyat melihat fakta, tidak ada kesejahteraan bagi mereka tetapi birokrat, legislator hidupnya enak,” sambungnya.
Sedangkan psikolog politik Hamdi Muluk mengutarakan keheranannya, mengapa rencana kenaikan saat ini muncul gejolak. Padahal, saat sebelumnya ada kenaikan harga BBM 160 persen, begitu mulus dan tak ada keresahan pada rakyat.
Menurutnya, ongkos budaya dan sosial yang ditanggung rakyat akan rencana kenaikan harga BBM ini. Sikap para legislator yang menyandera keputusan menerima atau menolak usulan kenaikan harga BBM dari pemerintah menunjukkan etika mereka loyal pada partai bukan rakyat.
Tetapi, di luar gedung DPR, pada sejumlah tempat, rakyat dibiarkan bertarung dengan aparat keamanan. “Output rapat paripurna antiklimaks, karena legislator hanya ingin menarik simpati rakyat bagi kepentingan 2014,” pungkasnya.
Info Hukum