“Proposal perdamaian yang disetujui oleh mayoritas kreditur pada hari ini, disusun Garuda dengan mempertimbangkan kepentingan para kreditur dan kemampuan Perusahaan dalam memenuhi kewajiban usahanya," kata Irfan.
Irfan mengatakan, Garuda berhasil meraih persetujuan atas proposal perdamaian dengan perolehan suara sejumlah lebih dari 95,07 persen untuk headcount kreditur dan 97,46 persen dari nilai tagihan yang telah diakui dan terverifikasi oleh Tim Pengurus.
Ia menyampaikan, melalui komunikasi intensif serta dukungan dari segenap kreditur dan termasuk di dalamnya para lessor, dapat menjadi awal dari upaya Garuda memulai transformasi menjadi entitas bisnis kebanggaan Indonesia yang lebih sehat, adaptif dan berdaya saing.
Sementara itu, Kementerian BUMN juga melihat capaian yang diperoleh Garuda atas PKPU ini sebagai hal yang positif dan menggembirakan bagi BUMN dan industri penerbangan di Indonesia secara umum.
Untuk diketahui voting diikuti sebanyak 365 kreditur, yang terbagi atas 326 kreditur yang melakukan voting secara offline dan sebanyak 39 kreditur melakukan voting secara online, dengan jumlah total suara sebanyak 12.479.432 suara.
Kreditur konkuren yang menyetujui rencana perdamaian sebanyak 347 kreditur,atau 95,07 persen dari jumlah kreditur konkuren yang hadir dan dengan total suara sebanyak 12.162.455, yang secara bersama-sama mewakili 97,46 persen dari seluruh suara kreditur konkuren yang hadir dalam rapat.
Sementara kreditur yang menolak rencana perdamaian adalah sebanyak 15 kreditur atau 4,11 persen dari jumlah kreditur konkuren. Jumlah itu setara dengan total suara sebanyak 302.528 yang secara bersama-sama mewakili 2,424 persen dari seluruh suara kreditor konkuren yang hadir dalam proses voting.
Kemudian 3 kreditur konkuren atau 0,82 persen dari jumlah kreditur konkuren yang hadir menyatakan abstain terhadap rencana perdamaian. Adapun total suara yang abstain ada sebanyak 14.449 suara yang secara bersama-sama mewakili 0,116 persen dari seluruh suara kreditor konkuren yang hadir. Kreditur separatis tidak terdapat dalam DPT sehingga tidak dilakukan proses pemungutan suara untuk kreditur separatis. (ANT)