Hiruk pikuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 akan mencapai puncaknya besok lusa, Rabu (9/7), saat digelarnya Pemilu Presiden. Seluruh tahapan pra pemilihan yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah dilalui, kini tinggal publik menetapkan pilihan mereka. Pasangan capres-cawapres manakah yang akan dipilih, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa (Prabowo-Hatta) atau Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK)?
Untuk memberi gambaran preferensi publik, www.hukumonline.com menggelar polling dengan tema “Pasangan capres-cawapres mana yang memiliki komitmen tinggi menjalankan agenda reformasi hukum?” Polling ini resmi dibuka pada 5 Juni 2014 dan ditutup pada 5 Juli 2014.
Selama kurang lebih sebulan, total 1042 responden yang berpartisipasi dalam polling edisi ini. Hasilnya, jumlah responden yang memilih pasangan Prabowo-Hatta ternyata lebih tinggi dari pasangan Jokowi-JK, walaupun perbedaannya relatif tipis.
Hasil detailnya, Prabowo-Hatta meraih 50 persen atau 521 suara. Jokowi-JK meraih 45 persen atau 468,9 suara. Sisanya, 5 persen atau 52,1 suara memilih jawaban “Tidak ada” atau dengan kata lain tidak memilih salah satu dari kedua pasangan capres-cawapres yang akan bertarung di Pemilu Presiden 2014. 
Merujuk pada periode tayangnya, responden polling hukumonline edisi ini bisa dikatakan telah memiliki ‘bekal’ yang cukup untuk menilai kedua pasangan capres-cawapres. Setidaknya terdapat dua referensi resmi yang dapat dirujuk oleh publik untuk menilai visi misi kedua pasangan capres-cawapres di bidang hukum.
Referensi pertama adalah visi misi masing-masing pasangan capres-cawapres yang dapat diakses publik secara bebas di laman resmi KPU, www.kpu.go.id. Dalam visi misinya, Prabowo-Hatta relatif sedikit menyinggung permasalahan hukum. Secara normatif, Prabowo-Hatta menyatakan akan “mewujudkan masyarakat berdemokrasi berlandaskan hukum”. Lalu, pasangan nomor urut 1 ini juga bertekad “membangun pemerintahan yang melindungi rakyat, bebas korupsi, dan efektif melayani”.
Sementara, Jokowi-JK dalam visi misinya menyatakan akan “mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan hukum”. Berikutnya dalam agenda prioritas yang disebut Nawa Cita, Jokowi-JK mencanangkan akan “membuat pemerintahan selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya”.