KPK Cegah Tiga Pejabat Pemkab Musi Banyuasin
Aktual

KPK Cegah Tiga Pejabat Pemkab Musi Banyuasin

ANT
Bacaan 2 Menit
KPK Cegah Tiga Pejabat Pemkab Musi Banyuasin
Hukumonline

KPK mencegah tiga pejabat pemerintah kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan dan anggota DPRD kabupaten tersebut terkait kasus dugaan korupsi pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBDP) tahun anggaran 2015.

"Surat Keputusan (Pimpinan KPK) sudah kami terima," kata Kepala Sub Bagian Humas Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Yan Welly Wiguna di Jakarta, Selasa.

Lima orang Bupati Musi Banyuasin Pahri Azhari, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin Syamsuddin Fei, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Musi Banyuasin, Faisyar, serta dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu Ketua Komisi III dari fraksi PDI Perjuangan Bambang Karyanto dan anggota Komisi III dari fraksi Partai Gerindra Adam Munandar.

Empat nama terakhir sudah menjadi tersangka dalam kasus tersebut karena terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan KPK yang dilakukan pada Jumat (19/6) malam di rumah Bambang di Musi Banyuasin.

Dalam OTT, KPK memperoleh barang bukti uang senilai Rp2,56 miliar yang merupakan uang untuk anggota DPRD dari Syamsuddin dan Faisyar. Pemberian uang tersebut adalah pemberian kedua karena sebelumnya sudah diberikan uang sekitar Rp2-3 miliar terkait pembahasan RABPD Perubahan 2015 tersebut. Sedangkan nilai komitmen dana yang akan diberikan adalah sekitar Rp17 miliar.

Penyidik KPK juga sudah melakukan penggeledahan di beberapa lokasi di Musi Banyuasin pada Senin (22/6) yaitu di kantor bupati, kantor dinas DPPKAD, kantor dinas Bappeda, kantor PU Cipta Karya, kantor PU Bina Marga, kantor DPRD, rumah dinas Syamsuddin Fei dan rumah kos-kosan milik Bambang Karyanto. Penyidik memperoleh sejumlah dokumen dari penggeledahan itu.

Tags: