Menjelang akhir masa jabatannya, Wali kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka korupsi. KPK menetapkan Ilham sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait kerja sama rehabiliasi kelola dan transfer untuk instalasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Makassar tahun anggaran 2006-2012.
Juru Bicara KPK Johan Budi menyatakan, Ilham selaku Wali Kota Makassar diduga melakukan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan kerja sama tersebut. “Dari perhitungan sementara, akibat perbuatan tersangka, negara mengalami kerugian Rp38,1 miliar,” katanya, Rabu (7/5).
KPK mengenakan Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo UU No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terhadap Ilham. Menurut Johan, sebagaimana unsur pasal, Ilham diduga memperkaya diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi.
Selain Ilham, KPK juga menetapkan Direktur Utama PT Traya Tirta Makassar Hengky Widjaja, selaku pihak swasta, sebagai tersangka. Namun, dugaan korupsi dalam kasus ini bukan terletak pada pengadaan proyek PDAM, melainkan pada penggelembungan harga yang mengakibatkan PDAM membayar lebih kepada pihak pengelola.
Namun, Johan menampik, KPK sengaja mengumumkan penetapan tersangka menjelang akhir masa jabatan Ilham sebagai Wali Kota Makassar. Ia menegaskan, penetapan tersangka Ilham murni penegakan hukum. Penyelidikan kasus Ilham bermula dari laporan masyarakat yang disampaikan ke KPK pada 2013 lalu.
KPK mulai melakukan pengumpulan bahan dan keterangan untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Setelah ditemukan indikasi tindak pidana korupsi, KPK meningkatkan status ke tahap penyelidikan. Kemudian, setelah ditemukan dua alat bukti yang cukup, KPK menetapkan Ilham dan Hengky sebagai tersangka.
Sebelumnya, Januari 2013, Lembaga Lembaga Kajian Anti Korupsi (LKAK) melaporkan dugaan korupsi yang diduga terjadi di PDAM Makassar. LKAK menyebut keterlibatan Ilham. KPK sendiri telah meminta hasil audit PDAM Makassar yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.
Pada 8 November 2012, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan menyerahkan hasil audit ke KPK. Dalam hasil audit itu, BPK mengungkap adanya indikasi korupsi dalam kerja sama PDAM Makassar dengan pihak swasta. BPK menemukan nilai kontrak yang terlalu mahal ketimbang kajian yang dilakukan PDAM sebelumnya.
Akibat perbedaan nilai kontrak PDAM dan PT Traya Tirta Makassar, BPK menduga terjadi potensi kerugian negara sebesar Rp38,1 miliar. Namun, tidak hanya kerja sama dengan PT Traya Tirta Makassar yang berpotensi mengakibatkan kerugian negara. Masih ada tiga perusahaan lainnya yang bekerja sama dengan PDAM.
PDAM juga bekerja sama dengan PT Bahana Cipta dalam pengembangan instalasi pengolahan air (IPA) V Somba Opu, PT Multi Engka Utama dalam pengembangan sistem penyediaan air minum atas pengoperasian IPA Maccini Sombala, dan PT Baruga Asrinusa Development. BPK mencium potensi kerugian negara hingga ratusan miliar.
Hari Terakhir
Ironisnya, hari ini, Rabu (7/5) merupakan hari terakhir Ilham menjabat sebagai Wali Kota Makassar. Ia pun langsung pamitan kepada sejumlah pejabat lainnya, baik pejabat lingkup Makassar maupun lingkup Sulawesi Selatan. "Ini hanya etika yang harus saya jalani dimana mereka semua telah membantuku selama saya menjabat wali kota dan saya akan menanggalkan jabatan ini pada Kamis 8 Mei," ujarnya di Makassar.
Kunjungan pertama Ilham langsung ke Mapolda Sulsel di Jalan Perintis Kemerdekaan kilometer 18, dimana dia langsung diterima Kapolda Sulsel Irjen Pol Burhanuddin Andi kemudian melanjutkannya ke Kejaksaan Tinggi Sulsel menemui Muhammad Kohar.
"Kami cukup lama bersama dengan beliau (Burhanuddin), apalagi waktu menjabat sebagai Kapolrestabes Makassar. Juga saat Pilkada Makassar tahun 2009 ketika kami terpilih untuk periode yang kedua, Pak Bur yang mengawal. Jadi ketika saya mengakhiri jabatan, beliau menjadi Kapolda," katanya.
Menurut Ilham, suksesnya pembangunan Kota Makassar dan terjaminnya stabilitas keamanan yang kemudian berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan melebihi pencapaian nasional, itu karena peran serta kepolisian.
Bukan cuma pada persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) saja yang menjadi permasalahan itu, tetapi banyak permasalahan lainnya seperti konflik horizontal seperti isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) yang sangat rentan terjadi.
"Kami datang untuk berterima kasih dan pamit atas segala atensi kepolisian membantu kami dan memberikan semangat selama ini. Terlepas dari jabatan pun, beliau sebagai orang yang lebih tua, juga sebagai kakak kami. Pada kesempatan ini kami juga memohon doa restu, mudah - mudahan selesainya masa jabatan kami, ke depan masih ada karier-karier politik yang menjadi ruang kami untuk memberikan pengabdian kepada masyarakat," ucapnya.
Anak Polisi
Sementara itu, saat memberikan keterangan kepada wartawan, Burhanuddin Andi menjelaskan hubungan kedekatannya dengan Ilham yang telah lama berlangsung.
"Banyak yang saya tahu tentang Pak Ilham, saat saya menjadi Kapolrestabes Makassar, Beliau sudah jadi wali kota dan kami sering bersama. Jadi tentunya banyak hal-hal yang beliau tahu tentang kepolisian apalagi beliau juga anak polisi. Ini juga suatu kebanggaan bahwa anak polisi bisa jadi walikota dan bahkan hingga 10 tahun lamanya," ujarnya.
Burhanuddin juga memberikan apresiasi atas kinerja Ilham yang dianggapnya membanggakan, mulai dari penyatuan golongan di Makassar yang sudah semakin harmonis hingga pada pembangunan yang menuai banyak penghargaan dari pemerintah pusat hingga nasional.
"Semua masyarakat Makassar tahulah seperti apa perkembangan kota ini selama di pegang oleh beliau. Kalau ada yang dianggap tidak sempurna, saya pikir itu manusiawilah," lanjutnya.
Kapolda juga menyebut Ilham memiliki tipikal yang kuat melakukan blusukan ke masyarakat dan tidak mengenal mempermasalahkan kelas dalam golongan.
"Beliau itu ingin semua masalah cepat selesai, tidak mau itu nginap masalah, beliau menyelesaikan dengan sederhana, tidak banyak teori yang muluk-muluk, dilakukan dengan 'face to face', jadi masalah cepat selesai," pungkasnya.
Juru Bicara KPK Johan Budi menyatakan, Ilham selaku Wali Kota Makassar diduga melakukan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan kerja sama tersebut. “Dari perhitungan sementara, akibat perbuatan tersangka, negara mengalami kerugian Rp38,1 miliar,” katanya, Rabu (7/5).
KPK mengenakan Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo UU No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terhadap Ilham. Menurut Johan, sebagaimana unsur pasal, Ilham diduga memperkaya diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi.
Selain Ilham, KPK juga menetapkan Direktur Utama PT Traya Tirta Makassar Hengky Widjaja, selaku pihak swasta, sebagai tersangka. Namun, dugaan korupsi dalam kasus ini bukan terletak pada pengadaan proyek PDAM, melainkan pada penggelembungan harga yang mengakibatkan PDAM membayar lebih kepada pihak pengelola.
Namun, Johan menampik, KPK sengaja mengumumkan penetapan tersangka menjelang akhir masa jabatan Ilham sebagai Wali Kota Makassar. Ia menegaskan, penetapan tersangka Ilham murni penegakan hukum. Penyelidikan kasus Ilham bermula dari laporan masyarakat yang disampaikan ke KPK pada 2013 lalu.
KPK mulai melakukan pengumpulan bahan dan keterangan untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Setelah ditemukan indikasi tindak pidana korupsi, KPK meningkatkan status ke tahap penyelidikan. Kemudian, setelah ditemukan dua alat bukti yang cukup, KPK menetapkan Ilham dan Hengky sebagai tersangka.
Sebelumnya, Januari 2013, Lembaga Lembaga Kajian Anti Korupsi (LKAK) melaporkan dugaan korupsi yang diduga terjadi di PDAM Makassar. LKAK menyebut keterlibatan Ilham. KPK sendiri telah meminta hasil audit PDAM Makassar yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.
Pada 8 November 2012, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan menyerahkan hasil audit ke KPK. Dalam hasil audit itu, BPK mengungkap adanya indikasi korupsi dalam kerja sama PDAM Makassar dengan pihak swasta. BPK menemukan nilai kontrak yang terlalu mahal ketimbang kajian yang dilakukan PDAM sebelumnya.
Akibat perbedaan nilai kontrak PDAM dan PT Traya Tirta Makassar, BPK menduga terjadi potensi kerugian negara sebesar Rp38,1 miliar. Namun, tidak hanya kerja sama dengan PT Traya Tirta Makassar yang berpotensi mengakibatkan kerugian negara. Masih ada tiga perusahaan lainnya yang bekerja sama dengan PDAM.
PDAM juga bekerja sama dengan PT Bahana Cipta dalam pengembangan instalasi pengolahan air (IPA) V Somba Opu, PT Multi Engka Utama dalam pengembangan sistem penyediaan air minum atas pengoperasian IPA Maccini Sombala, dan PT Baruga Asrinusa Development. BPK mencium potensi kerugian negara hingga ratusan miliar.
Hari Terakhir
Ironisnya, hari ini, Rabu (7/5) merupakan hari terakhir Ilham menjabat sebagai Wali Kota Makassar. Ia pun langsung pamitan kepada sejumlah pejabat lainnya, baik pejabat lingkup Makassar maupun lingkup Sulawesi Selatan. "Ini hanya etika yang harus saya jalani dimana mereka semua telah membantuku selama saya menjabat wali kota dan saya akan menanggalkan jabatan ini pada Kamis 8 Mei," ujarnya di Makassar.
Kunjungan pertama Ilham langsung ke Mapolda Sulsel di Jalan Perintis Kemerdekaan kilometer 18, dimana dia langsung diterima Kapolda Sulsel Irjen Pol Burhanuddin Andi kemudian melanjutkannya ke Kejaksaan Tinggi Sulsel menemui Muhammad Kohar.
"Kami cukup lama bersama dengan beliau (Burhanuddin), apalagi waktu menjabat sebagai Kapolrestabes Makassar. Juga saat Pilkada Makassar tahun 2009 ketika kami terpilih untuk periode yang kedua, Pak Bur yang mengawal. Jadi ketika saya mengakhiri jabatan, beliau menjadi Kapolda," katanya.
Menurut Ilham, suksesnya pembangunan Kota Makassar dan terjaminnya stabilitas keamanan yang kemudian berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan melebihi pencapaian nasional, itu karena peran serta kepolisian.
Bukan cuma pada persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) saja yang menjadi permasalahan itu, tetapi banyak permasalahan lainnya seperti konflik horizontal seperti isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) yang sangat rentan terjadi.
"Kami datang untuk berterima kasih dan pamit atas segala atensi kepolisian membantu kami dan memberikan semangat selama ini. Terlepas dari jabatan pun, beliau sebagai orang yang lebih tua, juga sebagai kakak kami. Pada kesempatan ini kami juga memohon doa restu, mudah - mudahan selesainya masa jabatan kami, ke depan masih ada karier-karier politik yang menjadi ruang kami untuk memberikan pengabdian kepada masyarakat," ucapnya.
Anak Polisi
Sementara itu, saat memberikan keterangan kepada wartawan, Burhanuddin Andi menjelaskan hubungan kedekatannya dengan Ilham yang telah lama berlangsung.
"Banyak yang saya tahu tentang Pak Ilham, saat saya menjadi Kapolrestabes Makassar, Beliau sudah jadi wali kota dan kami sering bersama. Jadi tentunya banyak hal-hal yang beliau tahu tentang kepolisian apalagi beliau juga anak polisi. Ini juga suatu kebanggaan bahwa anak polisi bisa jadi walikota dan bahkan hingga 10 tahun lamanya," ujarnya.
Burhanuddin juga memberikan apresiasi atas kinerja Ilham yang dianggapnya membanggakan, mulai dari penyatuan golongan di Makassar yang sudah semakin harmonis hingga pada pembangunan yang menuai banyak penghargaan dari pemerintah pusat hingga nasional.
"Semua masyarakat Makassar tahulah seperti apa perkembangan kota ini selama di pegang oleh beliau. Kalau ada yang dianggap tidak sempurna, saya pikir itu manusiawilah," lanjutnya.
Kapolda juga menyebut Ilham memiliki tipikal yang kuat melakukan blusukan ke masyarakat dan tidak mengenal mempermasalahkan kelas dalam golongan.
"Beliau itu ingin semua masalah cepat selesai, tidak mau itu nginap masalah, beliau menyelesaikan dengan sederhana, tidak banyak teori yang muluk-muluk, dilakukan dengan 'face to face', jadi masalah cepat selesai," pungkasnya.