Majelis MK menyatakan menolak pengujian Pasal 67 ayat (1) huruf d UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI). Pasal itu mengatur batas usia (masa tugas) hakim ad hoc Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), yakni hakim adhoc PHI 62 tahun dan hakim adhoc PHI pada MA 67 tahun.
“Menyatakan menolak para pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Moh. Mahfud MD saat membacakan putusannya di ruang sidang Gedung MK, Selasa (15/1).
Dalam putusannya, Mahkamah menyatakan UUD 1945 tidak menentukan batas usia untuk semua jabatan hakim. Penentuan batas usia hakim merupakan kebijakan hukum terbuka (opened legal policy), sewaktu-waktu dapat diubah pembentuk undang-undang sesuai tuntutan kebutuhan dan jenis, spesifikasi, serta kualifikasi jabatan itu.
“Penentuan batas usia sepenuhnya kewenangan pembentuk UU,” kata Hakim Konstitusi Achmad Sodiki saat membacakan pertimbangan putusan.
Menurut Mahkamah adanya perbedaan usia pensiun antara hakim ad hoc PHI dengan hakim ad Hoc lainnya, seperti hakim dan hakim agung, bukan berarti serta merta menimbulkan perbedaan perlakuan. Perbedaan itu dapat dibenarkan sepanjang sifat, karakter dan kebutuhan atas jabatan itu berbeda.
“Justru akan menimbulkan diskriminasi apabila memperlakukan hal yang sama terhadap suatu yang berbeda atau sebaliknya memperlakukan berbeda terhadap hal yang sama,” tuturnya.
Walaupun antara Hakim ad hoc hubungan industrial pada MA, Hakim ad hoc pada PHI dengan hakim ad hoc lainnya, hakim, dan hakim agung sama-sama berstatus hakim. Tetapi, karakter dan kebutuhan atas jabatannya berbeda.