Pemerintah juga melakukan konsolidasi serta menata kembali distribusi pegawai negeri. Jadi, moratorium ini bukanlah semata-mata penghentian sementara rekrutmen pegawai, melainkan tak terpisahkan dengan upaya pembenahan secara menyeluruh yang akan berlangsung selama masa moratorium.
Selama masa penundaan atau moratorium, pemerintah akan melakukan penghitungan jumlah kebutuhan pegawai negeri sipil berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja. Tujuannya, penghitungan kembali ini menghasilkan profil kebutuhan PNS yang tepat sehingga penataan birokrasi berikutnya bisa lebih efisien dan sesuai kebutuhan. Kemenpan sudah menerbitkan pedoman untuk seluruh pemerintah daerah mengenai tata cara penghitungan jumlah pegawai negeri ini.
Kemenpan dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) juga akan melakukan pemantauan hingga pemerintah kabupaten/kota. Hasil penghitungan ini juga akan memasukkan faktor kemampuan keuangan daerah.
Sedangkan untuk lembaga di pusat, sudah ada pedoman penghitungan berupa Keputusan Menpan No 75 Tahun 2004 mengenai Pedoman Penghitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja. Kemenpan akan memastikan agar seluruh lembaga pusat menggunakan Kemenpan ini sebagai pedoman penghitungan. Penghitungan kebutuhan ini juga akan diselaraskan dengan kemampuan keuangan negara.
Bersamaan dengan penghitungan kembali itu, Mendagri juga akan meminta gubernur melakukan evaluasi dan penataan struktur organisasi seluruh Kabupaten/Kota di wilayahnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007. Struktur pemerintah di daerah harus proprorsional dan sesuai dengan ciri-ciri serta karakteristik daerah. Sedangkan untuk tingkat provinsi, Kemendagri yang akan langsung melakukan evaluasi struktur organisasi berdasarkan Peraturan Pemerintah yang sama.
Di tempat yang sama, Menpan RB EE Mangindaan menambahkan kebijakan moratorium ini bakal menitikberatkan untuk PNS administrasi saja. Pasalnya, jumlah pegawai administrasi di setiap kota sudah sangat banyak dan cenderung menghabiskan anggaran negara. “Kalau untuk bagian administrasi pada umumnya sudah berlebih di seluruh wilayah Indonesia,” ujar Mangindaan.
Selain itu, pemerintah juga meminta daerah untuk memiliki belanja modal minimal dua puluh persen dari APBD. “Kalau daerah tidak bisa mencapai dua puluh persen, kita rekomendasikan tidak boleh meningkatkan biaya pegawai. Jadi prinsip-prinsip seperti ini yang ingin kita tingkatkan agar belanja pegawai lebih efektif dan efisien,” jelasnya.