Pemerasan yang terjadi di tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bukan isu yang baru di Indonesia. Itulah sebabnya, Menteri BUMN Dahlan Iskan melaporkan beberapa nama anggota dewan yang diduga melakukan pemerasan terhadap perusahaan BUMN kepada Badan Kehormatan (BK) DPR.
Pengamat Ekonomi Hendri Saparini mendukung gerakan Dahlan Iskan untuk memerdekakan BUMN dari oknum-oknum yang menjadikan perusahaan BUMN sebagai sapi perahan. Menurutnya, pelaporan nama-nama oknum pejabat terutama DPR kepada BK DPR merupakan salah satu bentuk shock teraphy bagi pejabat atau anggota dewan yang nakal.
"Harus ada teraphy shock untuk pejabat dan anggota dewan yang nakal," katanya dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (21/11).
Hendri menyayangkan, sektor strategis yang dikelola oleh BUMN dikebiri oleh beberapa pihak yang memiliki kepentingan melalui kebijakan-kebijakan yang sudah berbelok arah. Akibatnya, arah perekonomian Indonesia berjalan menuju ke arah liberalisasi ekonomi sebagai akibat dari salah kelola.
Hendri mencontohkan BUMN di Cina yang maju dan mampu menopang perekonomian. Menurutnya, Meski banyak memprivatisasi perusahaan-perusahaan BUMN, tapi Cina memiliki lima sektor strategis BUMN yang tidak diprivatisasi sama sekali. Artinya, saham di lima BUMN tersebut benar-benar murni milik BUMN.
Adapun modus dari pemerasan BUMN, lanjut Hendri, biasanya berbentuk sumbangan kecil atau besar kepada oknum pejabat atau dewan, meminta proyek serta pada saat penjualan saham BUMN kepada privat.
Melihat situasi BUMN yang selalu menjadi bulan-bulanan pemerasan oknum pejabat dan dewan, Hendri menilai Menteri BUMN Dahlan Iskan harus berani melakukan hal-hal yang bertujuan untuk memperbaiki BUMN. Salah satu caranya dengan menempatkan kembali BUMN pada tempatnya.