Anggota DPR meminta pemerintah segera menasionalisasikan proyek Asahan dengan membentuk konsorsium nasional untuk akuisisi Inalum sehingga dapat mengakhiri polemik.
"Pemerintah pusat, daerah dan masyarakat dapat mengambilalih penuh kepemilikan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dari Nippon Asahan Aluminium (NAA)," kata anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PAN, Chandra Tirta Wijaya, di Jakarta, Jumat.
Dalam wacana yang berkembang, sempat muncul beberapa alternatif opsi soal penyelesaian Inalum seperti diambil sepenuhnya oleh sinergi BUMN dan kepemilikan saham oleh swasta seperti diusulkan PT Toba Sejahtera (TS).
"Namun, alternatif tersebut tidak satupun yang sesuai dengan amanat konstitusi," katanya.
Pemerintah, menurut Chandra, diharapkan tidak ragu-ragu mengambil sikap tegas memutus kerja sama dengan Jepang. Apalagi, komposisi manajemen Inalum saat ini didominasi oleh orang Indonesia.
"Artinya, putra-putri terbaik Indonesia sudah mampu mengoperasikan Inalum tanpa bantuan negara manapun," ujarnya.
Sementara, Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara mengatakan, penguasaan 100 persen saham oleh BUMN mungkin baik, tapi belum mengakomodasi kepentingan daerah.
Apalagi, sebagian saham BUMN sudah dimiliki publik dan asing seperti PT Aneka Tambang Tbk dan PT Bukit Asam Tbk.
"Kita harus lebih dahulu sepakat bahwa kepentingan bangsa di atas segalanya. Karena itu, kami mendesak agar proyek Asahan dan Inalum dimiliki oleh suatu konsorsium yang terdiri dari pemerintah pusat, BUMN, dan BUMD, dalam hal ini 10 Pemkab di Sumatera Utara," paparnya.
Marwan menjelaskan bahwa di dalam konsorsium itu, pemerintah pusat harus memiliki porsi saham yang dominan, yakni sebesar 80 persen, sementara BUMN dan BUMD masing-masing sebesar 10 persen.
"Jika ini disepakati, kita harus menyiapkan konsorsium baru dalam rangka transisi pengelolaan," tegasnya.