Ketua Fraksi PKS di DPR, Jazuli Juwaini mengatakan pemerintah harus memastikan jaminan dan kepastian halal bahan vaksin polio dalam program Pekan Imunisasi Nasional (PIN) 8-15 Maret 2016. Menurutnya, program promosi kesehatan adalah satu hal yang harus didukung, tapi tentu kehalalannya harus terjamin sehingga bukan cuma 'toyyib' tapi juga 'halal', apalagi Indonesia mayoritas penduduknya Muslim dan Indonesia memiliki UU Jaminan Produk Halal yang memproteksi umat Islam dari barang haram.
"Jaminan dan kepastian itu harus diberikan karena beberapa hari ini beredar informasi yang menyatakan bahwa bahan vaksin berasal dari enzim babi," kata Jazuli, Sabtu.
Dia mengatakan, pemerintah harus serius mengklarifikasi dan memastikan kepada produsen vaksin bahwa informasi itu tidak benar, dan vaksin polio itu 100 persen halal tidak tercampur bahan yang diharamkan. "Tentu saja ini tidak terbatas pada vaksin polio tapi semua jenis vaksin atau obat-obatan yang beredar di Indonesia harus dijamin kehalalannya jika dipasarkan atau dipergunakan untuk kalangan Muslim, karena itu dijamin undang-undang," ujarnya.
Anggota Komisi III DPR itu menyarankan agar selain Kementerian Kesehatan memberikan klarifikasi resmi, pemerintah aktif menggandeng BPOM dan LPPOM MUI untuk melakukan uji kehalalan semua produk vaksin dan obat-obatan. Setelah itu, menurut dia, hasil tersebut dipublikasikan label halalnya sehingga masyarakat tenang dan tanpa ragu melakukan imunisasi bagi anak-anaknya.
Selain itu, dia memberikan apresiasi dan sangat mendukung kampanye Kementerian Kesehatan terhadap pencegahan penyakit polio melalui Program Pekan Imunisasi Nasional (PIN) 8-15 Maret 2016 sebagai program preventif kesehatan pada anak. "Segala upaya untuk mencegah penyakit pada generasi bangsa tentu sangat baik dan wajib kita dukung," ucapnya.
Dia menilai program itu berdampak positif untuk menciptakan generasi kuat sehingga akan melahirkan bangsa yang kuat. Karena itu menurut dia, F-PKS tidak tanggung-tanggung mengerahkan kadernya untuk berpartisipasi dan mengkampanyekan imunisasi vaksin polio. "Kami menilai sudah menjadi kewajiban dan konsen pemerintah untuk mewujudkan generasi yang sehat di republik ini," tukasnya.
Dia menilai Pekan Imunisasi Nasional harus semakin masif dikampanyekan dan dilaksanakan agar sampai kepada rakyat hingga ke pelosok-pelosok Indonesia.
"Jaminan dan kepastian itu harus diberikan karena beberapa hari ini beredar informasi yang menyatakan bahwa bahan vaksin berasal dari enzim babi," kata Jazuli, Sabtu.
Dia mengatakan, pemerintah harus serius mengklarifikasi dan memastikan kepada produsen vaksin bahwa informasi itu tidak benar, dan vaksin polio itu 100 persen halal tidak tercampur bahan yang diharamkan. "Tentu saja ini tidak terbatas pada vaksin polio tapi semua jenis vaksin atau obat-obatan yang beredar di Indonesia harus dijamin kehalalannya jika dipasarkan atau dipergunakan untuk kalangan Muslim, karena itu dijamin undang-undang," ujarnya.
Anggota Komisi III DPR itu menyarankan agar selain Kementerian Kesehatan memberikan klarifikasi resmi, pemerintah aktif menggandeng BPOM dan LPPOM MUI untuk melakukan uji kehalalan semua produk vaksin dan obat-obatan. Setelah itu, menurut dia, hasil tersebut dipublikasikan label halalnya sehingga masyarakat tenang dan tanpa ragu melakukan imunisasi bagi anak-anaknya.
Selain itu, dia memberikan apresiasi dan sangat mendukung kampanye Kementerian Kesehatan terhadap pencegahan penyakit polio melalui Program Pekan Imunisasi Nasional (PIN) 8-15 Maret 2016 sebagai program preventif kesehatan pada anak. "Segala upaya untuk mencegah penyakit pada generasi bangsa tentu sangat baik dan wajib kita dukung," ucapnya.
Dia menilai program itu berdampak positif untuk menciptakan generasi kuat sehingga akan melahirkan bangsa yang kuat. Karena itu menurut dia, F-PKS tidak tanggung-tanggung mengerahkan kadernya untuk berpartisipasi dan mengkampanyekan imunisasi vaksin polio. "Kami menilai sudah menjadi kewajiban dan konsen pemerintah untuk mewujudkan generasi yang sehat di republik ini," tukasnya.
Dia menilai Pekan Imunisasi Nasional harus semakin masif dikampanyekan dan dilaksanakan agar sampai kepada rakyat hingga ke pelosok-pelosok Indonesia.