Ia mencontohkan, Komunitas Ekonomi ASEAN akan membawa peningkatan pertumbuhan ekonomi yang biasanya dibawa oleh investor asing. Jika prinsip-prinsip yang ia sebutkan terus diabaikan, banyak pelanggaran HAM yang mungkin terjadi. Misalnya penjualan manusia, eksploitasi seksual terhadap anak, buruh anak, hingga konsumerisme.
Untuk mencegah hal itu, Seree Nonthasoot, Anggota Komisi Antar-pemerintah ASEAN yang mewakili Thailand menilai, harus ada penerapan konsultasi publik. Dengan demikian, Seree mengatakan bahwa pembentukan Komunitas ASEAN harusnya bukan hanya pengintegrasian dalam infrastuktur. Akan tetapi, Seree menilai pentingnya penyesuaian regulasi antar negara anggota ASEAN sehingga lebih harmonis.
“Kita berpandangan sama, secara universal ada prinsip-prinsip yang harus ditegakkan. Oleh karena itulah seharusnya di ASEAN ini juga melakukan harmoniasi perangkat hukum,” imbuhnya
Wakil Ketua ASEAN Human Rights Mechanism, Sriphapha Petcharasmesree, mengingatkan bahwa HAM memiliki legitimasi karena diatur secara legal dalam Piagam ASEAN. Hanya saja, saat ini isu HAM masih mengalami kontroversi mencari posisi dalam tata prioritas agenda regional ASEAN.
“Kita masih bertanya-tanya, bagaimana sebenarnya orientasi komunitas ASEAN terhadap masyarakat. Oleh karena itu, harus ada penguatan aturan perlindungan terhadap HAM di dalam cetak biru-cetak biru yang dibuat organisasi ASEAN,” katanya.