Penerbitan aturan hukum ini bermanfaat untuk mencegah tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, karena selama ini korporasi dijadikan sebagai sarana langsung maupun tidak langsung untuk pelanggaran hukum tersebut.
Perpres ini mewajibkan setiap korporasi untuk memberikan detail informasi pemilik manfaat, yang didefinisikan sebagai orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada korporasi.
Selain itu, individu yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan korporasi, berhak menerima manfaat dari korporasi, baik langsung maupun tidak langsung, dan merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham korporasi.
(Baca Juga: Pengungkapan Beneficial Owner ‘Pintu Masuk’ Kejar Korporasi Penghindar Pajak)
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengharapkan Perpres soal beneficial ownership segera diterbitkan. Menurut Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, jika Perpres itu sudah bisa diterapkan maka akan semakin sempit ruang bagi para pelaku korupsi dan pencucian uang untuk menyembunyikan kekayaan hasil kejahatan itu di balik aset-aset perusahaan.
"Seringkali ada perusahaan yang secara teknis dijalani oleh pihak lain tetapi pemilik yang sesungguhnya itu disembunyikan. Dengan aturan beneficial ownership itu bisa dipersempit sehingga upaya pencegahannya juga menonjol dan untuk penindakan kami lebih mudah telusuri aset-aset hasil kejahatan itu," ujarnya.
Sebagai contoh, kata Febri, terkait kasus yang terkait dengan beneficial ownership itu adalah kasus korupsi KTP-elektronik (KTP-e). "Dalam kasus KTP-e, contoh ketika transaksi keuangan itu dibuat dengan cukup rumit seolah-olah secara sepintas tidak akan bisa terdeekksi bahwa itu adalah pelanggaran hukum, namun untuk aturan tentang beneficial ownership yang paling penting sebenarnya adalah ada standarisasi internasional juga di negara-negara di dunia terkait dengan pencegahan korupsi dan pencucian uang," kata dia.
Selain itu, kata dia, Perpres soal beneficial ownership itu bisa dikategorikan sebagai pemenuhan terhadap aturan-aturan di dunia internasional sehingga kami juga terkoneksi dalam upaya kerja sama dan penindakan dengan negara-negara lain.
"Karena perusahaan itu bisa saja ada Indonesia, bisa saja ada di luar negeri sehingga kami perlu lakukan kerja sama. Kalau ada di luar negeri dan tentu kita memproses bukan hanya pelaku-pelaku teknis tetapi kami harus mengejar siapa sebenarnya penikmat sesungguhnya atau pemilik sesungguhnya dari sebuah korporasi yang bisa juga ada aliran dana dari hasil kejahatan di sana," ungkap Febri. (ANT)