Menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan hal mudah. Acap kali pimpinan KPK dihadapkan dengan "ancaman" kriminalisasi, seperti yang dialami pimpinan KPK terdahulu, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Kejadian ini terulang ketika KPK menetapkan Komjen (Pol) Budi Gunawan sebagai tersangka.
Kepolisian menetapkan dua pimpinan KPK jilid III, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto sebagai tersangka. Selain itu, saat KPK menetapkan mantan Kakorlantas Mabes Polri Irjen (Pol) Djoko Susilo, pihak Kepolisian juga menetapkan penyidik senior KPK, Novel Baswedan sebagai tersangka.
Berkaca dari pengalaman-pengalaman terdahulu, Wakil Ketua KPK Zulkarnain berharap pimpinan KPK jilid IV harus lebih militan dan tidak takut terhadap kriminalisasi. Ia menganggap kriminalisasi merupakan bagian dari risiko pekerjaan yang harus dihadapi pimpinan dan semua pegawai KPK.
"Dengan kejadian seperti ini, tentu calon-calon pimpinan KPK lebih militan dan lebih siap. Kalau setengah-setengah, ya tidak usah lah masuk ke sini. Kalau soal takut dikriminalisasi atau diancam, itu sudah bagian dari risiko tugas. Yang penting pelaksanaan tugas sesuai ketentuan dan ada kehati-hatian," katanya, Jumat (22/5).
Zulkarnain meyakini, orang-orang yang masuk di KPK bukan orang sembarang. Mereka merupakan pejuang-pejuang antikorupsi dengan semangat juang dan pengabdian yang kental terhadap negaranya. Ia juga meyakini kejadian yang menimpa para pimpinan KPK tidak membuat pendaftaran seleksi pimpinan KPK akan sepi peminat.
"Sekarang panitia seleksi (Pansel) pimpinan KPK sudah terbentuk. Saya pikir waktunya tepat, sekarang bulan lima, proses enam bulan kan cukup panjang. Dengan waktu yang relatif panjang, andaikata terjadi pengurangan yang mendaftar di tahap awal, kan bisa diperpanjang. Masih ada periode waktu untuk kelanjutan proses," ujarnya.
Senada, pelaksana tugas (Plt) Wakil Ketua KPK Johan Budi menyatakan menjadi pimpinan bukan perkara mudah. Mantan Juru Bicara KPK ini menyatakan menjadi KPK tidak cukup dengan modal keberanian. Masih banyak pertimbangan lain yang harus dipikirkan ketika seseorang memutuskan untuk menjadi pimpinan KPK.
Sementara, Plt pimpinan KPK lainnya, Indriyanto Seno Adji berpendapat, perlu keberanian esktra untuk menjadi pimpinan KPK. "Saya saja cancer (penyakit kanker, red), tidak takut mati kok. Apalagi cuma kriminalisasi. Cancer itu lebih kejam dari pada kriminalisasi. Sebagai Plt maupun pimpinan definitif, risiko yang berkaitan dengan hukum kita selalu siap," tuturnya.
Terlebih lagi ketika ada upaya-upaya yang mengganggu kelembagaan KPK. Indriyanto mengaku, walau dirinya sempat diragukan sejumlah pihak, ia tidak segan-segan turun tangan membela keutuhan KPK. Seperti ketika Kepolisian berupaya melakukan penahanan terhadap salah satu penyidik KPK, Novel Baswedan.
Namun, Indriyanto menolak jika pernyataannya ini dianggap sebagai sinyal untuk mengikuti seleksi pimpinan KPK jilid IV. "Saya saja mikir, sampai Desember saya belum tentu hidup. Saya kan (kanker) latest stage. Sampai Desember sudah bagus. Mohon doanya saja, tapi kalau bisa lebih dari Desember bukan berarti saya definitif," paparnya.
Terpisah, Ketua Program Pascasarjana Komunikasi Universitas Jayabaya Lely Arrianie mengatakan sembilan anggota Pansel Pimpinan KPK harus bekerja keras menelisik rekam jejak calon pimpinan lembaga antirasuah tersebut agar peristiwa kriminalisasi pimpinan KPK tidak kembali terjadi pada pimpinan KPK jilid IV.
Lely berharap sembilan anggota Pansel Pimpinan KPK menelisik rekam jejak calon hingga puluhan tahun silam dengan melibatkan elemen eksternal manakala diperlukan. "Bila perlu melibatkan komponen masyarakat lain seperti lembaga swadaya masyarakat serta lembaga adat atau budaya dan pemuda setempat asal calon berasal," terangnya.
Berkaca pada kasus dugaan kriminalisasi para pimpinan KPK sebelumnya, menurut Lely, selain menelisik perjalanan karier calon pimpinan KPK, Pansel Pimpinan KPK juga perlu mencari tahu cerita persahabatan hingga percintaan calon pimpinan KPK. Hal itu dilakukan untuk menghindari potensi kriminalisasi pimpinan KPK selanjutnya.
Sebagaimana diketahui, Presiden RI Jokowi telah mengumumkan sembilan anggota Pansel KPK yang seluruhnya adalah perempuan dari latar belakang berbeda. Mereka adalah Destry Damayanti, Enny Nurbaningsih, Harkristuti Haskrisnowo, Betti Alisjabana, Yenti Ganarsih, Supra Wimbarti, Natalia Subagio, Diani Sadiawati, dan Meuthia Ganie.
Lely menyatakan, dengan latar belakang keilmuan berbeda yang dimiliki Pansel Pimpinan KPK, penilaian calon pimpinan KPK akan lebih mempertimbangkan dari berbagai aspek. Justru hal ini lebih memungkinkan Pansel Pimpinan KPK untuk menelisik motivasi, argumentasi, persepsi serta rekam jejak calon pimpinan KPK yang akan mereka pilih.