Mantan anggota Komisi III DPR Suripto menyambangi Kabareskrim Mabes Polri Ito Sumardi untuk membantu Polri menyusun suatu konsep yang dinamakan security belt. Konsep yang disebut Suripto sebagai border management ini sebenarnya diperuntukan bagi pulau-pulau terluar di wilayah Indonesia. Oleh karena pulau terluar itu dianggap rawan disintegrasi, maka diperlukan border management untuk memperkuat ketahanan nasional. Selain ancaman disintegrasi, ancaman penyelundupan, dan perdagangan manusia (human trafficking) juga sering terjadi di pulau-pulau terluar Indonesia.
Dengan demikian, Polri meminta mantan pejabat Badan Intelijen Nasional (BIN) ini membantu menyusun border management untuk pulau-pulau terluar tersebut. "Saya diminta ikut membantu beliau (Ito) membuat semacam security belt, kalau saya sih istilahnya border management dalam rangka bagaimana memperkuat ketahanan nasional kita di pulau-pulau terluar". Dan dukungan itu, lanjutnya, "saya kemukakan karena sudah sangat mendesak sekali, karena Indonesia ini sering sekali terjadi penyelundupan, seringkali penduduk di pulau terluar terpengaruh oleh berita luar dari pada berita-berita dalam (negeri)".
Padahal, kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, pulau-pulau terluar itu mestinya terintegrasi, mulai dari siaran-siaran pemberitaan dalam negeri sampai pada bidang ekonomi dan sosial. Maka dari itu, dengan adanya border management ini diharapkan semua instansi dan unit akan terfokus hanya pada satu pintu. Tentunya, selain melibatkan masyarakat untuk bisa meningkatkan kemampuan bertahan hidup, pihak-pihak investor yang memiliki CSR juga perlu dilibatkan agar daerah di pulau-pulau terluar ini dapat ditingkatkan pembangunannya. Sehingga, menarik minat masyarakat untuk menetap dan tinggal di sana.
Sebetulnya, Suripto menerangkan, konsep ini sudah diterapkan oleh negara-negara di bagian timur Eropa. Dimana, memang banyak sekali terjadi perdagangan manusia dan penyelundupan orang (migrasi gelap). "Karena border management-nya itu benar-benar disikapi dengan satu pintu dan dipadukan dalam konteks adanya illegal human trafficking, maupun migrasi gelap yang banyak dari negara, seperti Polandia dan Bulgaria, maka daerah-daerah perbatasan itu diperkuat ketahanannya dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di sana". Dengan ini, "tingkat ekonomi dan tingkat hidupnya diberikan rangsangan supaya lebih baik, sehingga mereka mau tinggal di sana".
Konsep inilah yang sedang disusun Suripto untuk membantu Polri memperkuat ketahanan nasional. Untuk pihak-pihak yang akan dilibatkan, menurutnya, lebih baik adalah prajurit-prajurit Polri atau TNI yang sudah pensiun muda. "Ya tentunya kalau ada prajurit-prajurit yang sudah pensiun muda, lebih baik ditaruh di sana. Itu antara lain. Apakah itu Polisi atau pun TNI". Kemudian, terbuka pula kemungkinan untuk berkoordinasi dengan sejumlah departemen. Namun, mengenai departemen apa yang akan diajak berkoordinasi, "kita lihat konsepnya dulu. Baru dilihat apakah ada departemen yg akan dilibatkan atau tidak. Sekarang ini, kita susun konsepnya bagaimana," imbuhnya.
Untuk konsep border management ini, Kepala Badan Pembinaan dan Keamanan (Babinkam) Mabes Polri Iman Hariatna menyatakan kata sepakat. Menurutnya, kedaulatan negara itu penting, sehingga penanganannya harus dilakukan secara komperhensif. "Terutama menyangkut infrastruktur komunikasi dan pembangunan sarana dan prasarana, khususnya di pulau-pulau terpencil yang berbependuduk". Terlebih lagi, kalau ada pemberdayaan masyarakat, "nanti mereka akan mengetahui hak dan kewajibannya sbg warga negara".