Maraknya praktik mafia di sektor migas menjadi penyebab inefisiensi dalam tata kelola migas. Akibatnya, harga jual BBM akan selalu fluktuatif yang ujungnya membebani masyarakat. Makanya, Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) berharap mafia migas segera diberantas.
Bisman Bhaktiar, Direktur PUSHEP, mengatakan jika sektor migas bersih dari mafia dan koruptor, masyarakat bisa menikmati harga BBM yang lebih ekonomis. Masalahannya, menurut Bisman, Tim Reformasi Tata kelola Migas yang dibentuk pemerintah belum menunjukkan tanda-tanda dapat mengungkap dan memberantas mafia migas.
Ia mendesak agar tim yang dikomandoi ekonom Faisal Basri itu bekerja lebih cepat untuk menyeret para mafia dan koruptor ke meja hijau. "Keberadaan tim ini harus mampu memberantas mafia migas yang sesungguhnya, ungkap siapa mereka. Jangan sampai malah melindungi mafia,” katanya, Senin (29/12).
Direktur Eksekutif Indonesia Mining and Energy Studies (IMES), Erwin Usman menyebut, mafia migas di Indonesia sudah ada sejak zaman Orde Baru. Mereka diduga beroperasi dengan menjadikan Pertamina dan anak-anak usahanya sebagai ladang bisnis empuk untuk memperkaya diri sendiri dan menguatkan kelompok mereka.
"Kerja sindikasinya makin menohok ke dalam sistem negara. Dalam UU Migas (UU Nomor 22 Tahun 2001), urusan migas didorong menjadi sangat liberal dan praktis menghilangkan kedaulatan nasional atas migas," ucap Erwin.
Erwin menjelaskan, mereka yang identik dengan praktik mafia migas adalah kombinasi dari kekuatan perusahaan multinasional, jaringan birokrasi, serta politisi nirnasionalisme. Mereka masuk seluruh jaringan tata kelola dan tata niaga migas dalam sistem negara. Erwin yakin, mereka bergerak apik dari hulu ke hilir.
"Nama-nama Kuntoro Mangkusubroto, Purnomo Yusgiantoro, Ari Soemarni, Muhammad Reza Chalid, R Priyono, hingga Karen Agustiawan adalah sederet nama yang tak boleh dilepaskan dari perhatian kita, ketika kita mempersoalkan amburadulnya tata kelola migas Indonesia, di level hilir," tudingnya.