Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) lebih melihat sisi penelitiannya. Menurut Pengurus Harian YLKI Sudaryatmo, selama ini belum ada pertanggungjawaban hukum terhadap kasus tercemarnya produk konsumsi. Karena YLKI belum menguji konten susu formula yang terindikasi tercemar bakteri ES, maka pihaknya tidak bisa mencuri start dalam mengumumkan daftar merek susu terkontaminasi tersebut. Sehingga, kuncinya terletak pada keterbukaan hasil penelitian yang dilakukan oleh IPB saja. Setiap kasus harusnya dikaji dan dilakukan penghukuman, seperti kasus ini, tandas Sudaryatmo.
Bahkan Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) pun langsung bergerak menanggapi putusan ini. Kamis pagi (21/8), Komnas PA mengirimkan surat permohonan ke Wakil Rektor IPB, Kepala BPOM, dan Menkes. Intinya mendesak ketiga pihak tersebut agar segera mempublikasikan hasil penelitian IPB dengan tidak terbatas pada nama-nama dan jenis produk susu formula yang terkontaminasi ES.
Tidak eloklah bila para Tergugat melawan putusan tersebut dengan mengajukan banding, saran Sekjen Komnas PA Aris Merdeka Sirait. Bila para Tergugat bersikeras mengajukan banding, maka masyarakat menjadi tidak punya kepastian hukum. Mereka harus menunggu inkracht dulu baru bisa membeli susu bagi anak-anak mereka. Padahal konsumsi susu formula sudah menjadi kebutuhan masyarakat umum. Memang sudah diciptakan negara untuk tergantung pada produsen susu, keluhnya.
David juga mengharapkan putusan tersebut tidak dibanding. Apalagi bila putusan tersebut tidak dijalankan karena para Tergugat tidak mengetahui nama-nama merek dan produk susu yang harus dipublikasikan. Menkes dan Ketua BPOM suaranya kok bisa sama? sergah David.
David menjanjikan akan berjuang terus agar putusan tersebut dijalankan. Terutama bila Menkes RI sampai mangkir untuk bersikap transparan. Transparansi merupakan jargon Menkes memperjuangkan vaksin flu burung di luar negeri. Oleh karena itu, transparansi juga harus diterapkan sebagai kebijakan di dalam negeri.