Memberikan peluang terhadap warga negara asing (WNA) untuk mengisi jabatan penting sebagai direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai meremehkan bangsa. Soalnya, dari sekian ratus juta masyarakat Indonesia terdapat orang yang mampu membenahi BUMN, bukan sebaliknya memberikan kepada WNA.
“Ya termasuk menganggap orang Indonesia tidak ada yang pandai. Dia (Meneg BUMNRini Mariani Soemarno Suwandi, red) tidak paham persoalan,” ujar Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di Gedung DPR, Kamis (18/12).
Menurutnya, adalah pandangan sesat ketika BUMN yang dikerjakan oleh orang Indonesia bakal gagal. Makanya, WNA dinilai lebih mampu dengan orang lokal. Fahri berpandangan di abad 21, orang Indonesia sudah malang melintang ke berbagai negara menempuh pendidikan.
Ia pun geram dengan sikap beberapa menteri di pemerintahan Jokowi yang acapkali mengeluarkan pernyataan berujung polemik di masyarakat. “Jadi kalau mau lempar handuk jangan cepat-cepat, dan presiden setuju lagi. Lah, terus yang dibilang revolusi mental itu apa?. Hari gini dia bilang sampai kapan kita impor, jangan ngomong dong, selesaikan dong, ini bukan kampanye pemilu,” ujarnya.
Menteri Negara BUMN Rini Mariani Soemarno Suwandi sempat mengeluarkan pernyataan membuka peluang bagi warga negara asing untuk mengisi direksi BUMN. Sontak berbagai kalangan angkat bicara, termasuk dari kalangan parlemen. Lebih jauh, Fahri mengatakan yang diperlukan BUMN adalah orang yang mampu mengembangkan 150 BUMN dalam satu kegiatan bisnis.
“Kalau berbicara infrastruktur BUMN kita dahsyat. Tetapi kekayaan alam kita dimonopoli,” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera itu.
Anggota Komisi III Bambang Soesatyo menambahkan, rencana Meneg BUMN merupakan pemikiran yang sesat dan melecehkan anak bangsa. Ia menengarai Jokowi sebagai kepala pemerintahan dan negara merupakan pihak yang pro asing. Ia menilai miris dengan jargon Trisakti yang diusung Jokowi, ternyata bertolak belakang dengan beberapa rencana kebijakan. Apalagi rencana Rini pun diamini Jokowi.
“Saya harap Jokowi tolak. Kalau terima, itu konfirmasi tudingan banyak pihak yg selama ini sebut Jokowi pro asing,” ujarnya.
Politisi Partai Golkar itu lebih jauh berpendapat jika BUMN dikendalikan oleh direksi asing bakal berdampak diketahuinya rahasia negara. Khususnya, informasi bisnis sejumlah perusahaan milik negara. Ironisnya, perusahaan yang bergerak mengelola sumber daya alam jika diisi oleh warga negara asing akan berbahaya.
“Secara logika, memang tidak ada lagi orang-orang kita yang bagus. Kalau enggak semuanya di outsourshing kan saja. Kenapa enggak menterinya sekalian dari orang asing, presidennya juga,” ujarnya.
Anggota Komisi III Aboe bakar Al Habsy mengatakan, merekrut WNA sebagai direksi BUMN sama halnya menempatkan WNI sebagai masyarakat kelas dua. Ia berpendapat wacana Meneg BUMN seolah menjustifikasi bahwa WNA lebih berkualitas. Sebaliknya, WNI merupakan angkata kerja yang tak kompeten.
“Janganlah kita kasih karpet merah untuk orang asing, sedangkan bangsa sendiri masih banyak yang kesulitan mencari pekerjaan. Kalau pemerintah lebih mengutamakan tenaga kerja asing, tentunya kita akan bertanya sebenernya mereka bekerja untuk siapa?,” ujarnya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu berpandangan jargon Trisakti yang diusung pemerintahan Jokowi patut dipertanyakan jika banyak memberikan peluang kepada pihak asing. Padahal semestinya Indonesia berdikari dalam berbagai bidang. Ia pun yakin masih banyak putra putri Indonesia yang mampu mengelola BUMN.
Sebab jika dikelola putra putri Indonesia setidaknya terdapat jiwa nasionalisme terhadap bangsa dan negara. Berbeda halnya dengan pihak asing yang mengisi kursi direksi BUMN.
“Ya termasuk menganggap orang Indonesia tidak ada yang pandai. Dia (Meneg BUMNRini Mariani Soemarno Suwandi, red) tidak paham persoalan,” ujar Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di Gedung DPR, Kamis (18/12).
Menurutnya, adalah pandangan sesat ketika BUMN yang dikerjakan oleh orang Indonesia bakal gagal. Makanya, WNA dinilai lebih mampu dengan orang lokal. Fahri berpandangan di abad 21, orang Indonesia sudah malang melintang ke berbagai negara menempuh pendidikan.
Ia pun geram dengan sikap beberapa menteri di pemerintahan Jokowi yang acapkali mengeluarkan pernyataan berujung polemik di masyarakat. “Jadi kalau mau lempar handuk jangan cepat-cepat, dan presiden setuju lagi. Lah, terus yang dibilang revolusi mental itu apa?. Hari gini dia bilang sampai kapan kita impor, jangan ngomong dong, selesaikan dong, ini bukan kampanye pemilu,” ujarnya.
Menteri Negara BUMN Rini Mariani Soemarno Suwandi sempat mengeluarkan pernyataan membuka peluang bagi warga negara asing untuk mengisi direksi BUMN. Sontak berbagai kalangan angkat bicara, termasuk dari kalangan parlemen. Lebih jauh, Fahri mengatakan yang diperlukan BUMN adalah orang yang mampu mengembangkan 150 BUMN dalam satu kegiatan bisnis.
“Kalau berbicara infrastruktur BUMN kita dahsyat. Tetapi kekayaan alam kita dimonopoli,” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera itu.
Anggota Komisi III Bambang Soesatyo menambahkan, rencana Meneg BUMN merupakan pemikiran yang sesat dan melecehkan anak bangsa. Ia menengarai Jokowi sebagai kepala pemerintahan dan negara merupakan pihak yang pro asing. Ia menilai miris dengan jargon Trisakti yang diusung Jokowi, ternyata bertolak belakang dengan beberapa rencana kebijakan. Apalagi rencana Rini pun diamini Jokowi.
“Saya harap Jokowi tolak. Kalau terima, itu konfirmasi tudingan banyak pihak yg selama ini sebut Jokowi pro asing,” ujarnya.
Politisi Partai Golkar itu lebih jauh berpendapat jika BUMN dikendalikan oleh direksi asing bakal berdampak diketahuinya rahasia negara. Khususnya, informasi bisnis sejumlah perusahaan milik negara. Ironisnya, perusahaan yang bergerak mengelola sumber daya alam jika diisi oleh warga negara asing akan berbahaya.
“Secara logika, memang tidak ada lagi orang-orang kita yang bagus. Kalau enggak semuanya di outsourshing kan saja. Kenapa enggak menterinya sekalian dari orang asing, presidennya juga,” ujarnya.
Anggota Komisi III Aboe bakar Al Habsy mengatakan, merekrut WNA sebagai direksi BUMN sama halnya menempatkan WNI sebagai masyarakat kelas dua. Ia berpendapat wacana Meneg BUMN seolah menjustifikasi bahwa WNA lebih berkualitas. Sebaliknya, WNI merupakan angkata kerja yang tak kompeten.
“Janganlah kita kasih karpet merah untuk orang asing, sedangkan bangsa sendiri masih banyak yang kesulitan mencari pekerjaan. Kalau pemerintah lebih mengutamakan tenaga kerja asing, tentunya kita akan bertanya sebenernya mereka bekerja untuk siapa?,” ujarnya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu berpandangan jargon Trisakti yang diusung pemerintahan Jokowi patut dipertanyakan jika banyak memberikan peluang kepada pihak asing. Padahal semestinya Indonesia berdikari dalam berbagai bidang. Ia pun yakin masih banyak putra putri Indonesia yang mampu mengelola BUMN.
Sebab jika dikelola putra putri Indonesia setidaknya terdapat jiwa nasionalisme terhadap bangsa dan negara. Berbeda halnya dengan pihak asing yang mengisi kursi direksi BUMN.
“Saya kira sudah cukuplah mengimpor sapi, kapal hingga singkong. Janganlah tenaga kerja kita impor juga. Lantas dimana yang katanya mau mengimplementasikan Trisakti dan nawa cita,” pungkasnya.